SINDO Weekly: Jerit Warga Apartemen Jakarta

SINDO Weekly: Jerit Warga Apartemen Jakarta

Majalah SINDO Weekly edisi No. 09 Tahun V, 2-8 Mei 2016, memuat berita mengenai kisruh pengelolaan apartemen di Jakarta dengan judul Jerit Warga Apartemen Jakarta. Berikut adalah kutipan beritanya:

BUBAR…bubar…bubar!” teriak puluhan orang berpakaian serba hitam sambil memasuki lokasi pertemuan warga apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, di selasar bawah menara Jasmine. Pembubaran paksa itu terjadi hanya selang beberapa menit setelah warga apartemen menyetujui pembentukan panitia musyawarah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) pada 18 April 2015. ”Mereka mengaku dari Agung Podomoro,” ujar Umi Hanik, warga apartemen yang menghuni menara Ebony sejak 2011.

PT Pradani Sukses Abadi, pengembang Kalibata City, adalah afiliasi Agung Podomoro Land Tbk., gergasi properti di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut dikendalikan Ariesman Widjaja sebagai presiden direktur. Pada 2 April, Ariesman resmi menjadi pesakitan di terungku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menjerat Ariesman dengan sangkaan suap kepada Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Mohamad Sanusi, dalam upaya memuluskan rancangan peraturan tentang reklamasi Teluk Jakarta.

Tak heran jika sepekan kemudian, 8 April, warga Kalibata City merayakan penangkapan Ariesman dengan berunjuk rasa di depan gedung KPK. Bagi warga, tembok tebal kuasa Agung Podomoro adalah hambatan utama pembentukan P3SRS sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Beleid tersebut memberi P3SRS peran amat strategis dalam mengelola apartemen. Paling lama satu tahun sejak apartemen dihuni warga, Undang-Undang memerintahkan pengembang menyerahkan pengelolaan apartemen berikut lingkungan sekitarnya kepada P3SRS.

Pengelolaan di sini meliputi operasional, pemeliharaan, dan perawatan apartemen berikut fasilitas bersama lainnya. Walhasil, Perhimpunan wargalah yang berhak menentukan dan menarik iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), semisal biaya keamanan, kebersihan, dan parkir.

Akan tetapi, jauh panggang dari api. Undang-Undang cuma jadi macan kertas. Pembentukan P3SRS tak semudah yang dibayangkan. Alih-alih menyerahkan pengelolaan kepada warga, Agung Podomoro malah menunjuk afiliasinya yang lain, PT Prima Buana Internusa, sebagai pengelola Kalibata City.

Undang-Undang memang mengizinkan pengembang mengelola apartemen selama masa transisi satu tahun tersebut. Namun rupanya, hak pengelolaan itu tak rela mereka lepas sejak Kalibata City dihuni pada 2011.

Ade Tedjo Sukmono, Ketua P3SRS Kalibata City, menyatakan perhimpunan mereka telah resmi dibentuk pada 14 Juni 2015. Kini, mereka masih menanti pengesahan Gubernur DKI Jakarta. ”Sudah sejak tahun lalu kami mengajukan pengesahan kepada Dinas Perumahan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan respons,” ujar Tedjo.

Tedjo bercerita, saat menerima permohonan warga Kalibata City, Dinas Perumahan malah mengatakan mereka bukanlah pemilik unit-unit apartemen sehingga tak bisa membentuk perhimpunan. Sebab, mereka belum memiliki sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Dokumen yang mereka pegang hanyalah Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Jakarta, Meli Budiastuti, membenarkan cerita Tedjo. Instansinya menafsirkan pembentukan P3SRS dalam Undang-Undang baru bisa dilakukan jika warga sudah memiliki sertifikat. ”Selama belum mempunyai sertifikat, ya masih tanggung jawab developer,” ujar Meli. Bagi Tedjo dan warga Kalibata City, dalih Dinas Perumahan itu absurd. ”Jika bukan pemilik dan penghuni, mengapa kami harus membayar iuran ini itu?” katanya.

Warga Kalibata City, menurut Tedjo, sudah lama melunasi pembayaran kredit unit mereka. Bahkan, ada yang langsung membayar tunai. Namun selama lima tahun ini, AJB dan sertifikat mereka tak kunjung diproses. Pengembang pun tak bisa menjelaskan alasannya. ”Mereka selalu berdalih proses di BPN (Badan Pertanahan Nasional) lama,” ujar Tedjo yang menduga penundaan proses penerbitan sertifikat ini hanya akal-akalan pengembang agar bisa terus mengangkangi pengelolaan apartemen.

Bukan hanya isu sertifikat yang dihadapi warga Kalibata City, tetapi juga munculnya P3SRS tandingan. Menurut Umi, pembentukan P3SRS tandingan itu dipelopori oleh karyawan Agung Podomoro. Ada nama Rusli Usman sebagai ketua panitia musyawarah. Rusli merupakan Manajer PT Prima Buana Internusa. ”Yang hadir tidak saya kenal dan tidak pernah saya lihat di Kalibata City,” kata Umi yang pernah menghadiri pembentukan P3SRS versi Rusli di Senayan pada 15 Mei 2015.

Tarif Listrik dan Air Lebih Mahal

Monalizar tak habis pikir mengapa sambungan listrik pada unitnya kerap diputus oleh pengelola hanya gara-gara dia menolak membayar IPL. Padahal, pemilik sekaligus penghuni unit di Kalibata City itu taat membayar tagihan listrik. ”Saya bayar otomatis pakai kartu kredit,” katanya.

Mona menolak jika tagihan listrik dikaitkan dengan IPL. Dia dan sejumlah warga lain memang memprotes besaran IPL yang ditetapkan sepihak oleh PT Prima dan tarifnya terus naik. Kini, warga Kalibata City harus membayar IPL sebesar Rp10.000 hingga Rp13.000 per meter persegi tiap bulannya. Dengan luas unit 36 meter persegi, maka tarif IPL per bulan adalah antara Rp360.000 hingga Rp468.000 atau sekitar Rp5 jutaan per tahun.

Tren seperti itu tak hanya terjadi di Kalibata City, tetapi puluhan apartemen lain di Jakarta. Warga apartemen East Park, Jakarta Timur, juga mengalami nasib serupa.

Wim Pito Sumirat, seorang penghuni East Park, mengatakan warga menolak kenaikan IPL yang ditetapkan sepihak oleh pengelola. Kebetulan pengelola East Park sama dengan Kalibata City, yakni PT Prima Buana. IPL naik dari tarif awal Rp9.500 menjadi Rp12.500 per meter persegi. ”Walaupun saya masih mampu bayar, tapi cara mereka tidak benar,” ujar Wim.

Pembentukan P3SRS di East Park juga kerap dihambat pengembang, PT Cakra Sarana Persada. Meski bersama penghuni lain, Wim beberapa kali mendatangi pengembang. Tanggapannya tetap nihil. ”Pengembang tidak kooperatif, padahal ini hak penghuni,” katanya.

Demikian pula Bastro Nugroho, warga apartemen Green Pramuka City, Jakarta Timur. Dia juga kecewa dengan sikap pengelola, PT Mitra Investama Perdana, yang ditunjuk pihak pengembang, PT Duta Paramindo Sejahtera. Pengelola menaikkan IPL secara sepihak dari Rp13.500 menjadi Rp17.000 per meter persegi. Dalam setiap kenaikan, pengelola kerap berdalih dengan alasan inflasi dan kenaikan tarif hunian.

Warga Green Pramuka, menurut Bastro, sudah berinisiatif membentuk P3SRS pada 11 Oktober 2015. Hasil musyawarah warga secara bulat memilih Widodo Iswantoro sebagai Ketua P3SRS.

Namun demikian, pengembang menolak keberadaan P3SRS tersebut, bahkan menyebutnya sebagai menyesatkan. Pengembang berdalih pembentukan P3SRS hanya dilakukan oleh segelintir warga. ”Padahal, kami punya bukti ada 600 penghuni yang membentuk P3SRS,” papar Bastro.

Bastro juga kecewa dengan pengembang yang hingga kini tak menerbitkan sertifikat kepemilikan unit. Padahal, banyak warga yang sudah melunasi pembayaran. Pengembang, kata Bastro, hanya akan memproses sertifikat setelah 17 menara yang rencananya akan dibangun di Green Pramuka rampung. ”Saat ini baru ada empat tower. Sampai kapan kalau kami harus menunggu 17 tower? Sampai kiamat?” celetuknya.

Kenaikan sepihak IPL dan sertifikat yang tak kunjung selesai hanya salah satu dampak yang diderita warga apartemen di Jakarta akibat pengelolaan yang dikuasai perusahaan afiliasi pengembang. Komersialisasi fasilitas bersama pun terjadi secara masif. Bahkan, pengelola yang merupakan kepanjangan tangan pengembang menetapkan tarif listrik dan air jauh lebih mahal daripada yang ditetapkan pemerintah.
***

PT PRIMA Buana Internusa tidak ingin menanggapi detail soal keluhan warga Kalibata City dan East Park. Juru bicara Prima, Tommy M Gobel, mengatakan perusahaan itu hanya menjalankan kontrak yang diteken bersama dengan P3SRS sementara.

Ketika ditanya tentang peran orangorang Prima sendiri dalam menciptakan P3SRS tandingan, Tommy mengatakan, ”Kami tak bisa menjawab itu. Pokoknya, PT Prima diminta P3SRS untuk mengelola apartemen.”

Sementara itu, Meli Budiastuti mengatakan pemerintah daerah tak bisa berbuat lebih jauh terkait sengkarut pengelolaan rumah susun komersial. ”Kami hanya bisa memediasi. Kewenangan kami hanya sampai di situ,” katanya. ”Jika mereka masih bersengketa, kami sarankan ke pengadilan saja,” katanya. Sejauh ini, warga Kalibata City dan East Park baru mengadukan persoalan mereka ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di bawah Dinas Perdagangan Jakarta. Hasilnya jauh dari harapan. Dalam setiap mediasi di BPSK, pengembang dan pengelola kompak tak bersedia menempuh cara penyelesaian ini.

Meski demikian, mediasi BPSK mengungkap fakta lain. Pengelola yang ditunjuk pengembang, seperti PT Prima—kerap dikenal juga dengan nama Inner City Management— ternyata tak mengantongi izin pengelolaan dari Gubernur DKI Jakarta sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang. ”Ketika ditanya itu, pengelola diam seribu bahasa,” ujar Wim. Sementara itu, Tedjo kecewa dengan sikap Dinas Perumahan Jakarta. Sebagai pembina rumah susun di Jakarta, menurut Tedjo, seharusnya Pemerintah DKI Jakarta tak hanya menjadi negosiator antara warga dan pengembang, tetapi juga pengambil keputusan.

Dia juga menduga pengembang bersikukuh mempertahankan pengelolaan karena ingin memburu profit yang tidak kecil. Warga Kalibata City, kata Tedjo, menghitung setidaknya PT Prima Buana bisa meraup Rp70 miliar hingga Rp80 miliar per tahun dari pengelolaan Kalibata City.

Dugaan Tedjo cukup beralasan. Pada Oktober 2015, P3SRS Kalibata City bentukan pengembang menggugat beberapa pasal terkait P3SRS dan hak pengelolaan dalam Undang-Undang Rumah Susun kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, mereka meminta Mahkamah mengubah ketentuan masa transisi dari satu tahun menjadi tiga tahun. Penyerahan hak pengelolaan pun, menurut gugatan itu, baru bisa dilakukan jika sudah terjadi penyerahan yuridis berupa terbitnya sertifikat hak milik.

Uniknya, ketika menanggapi gugatan itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo berpandangan bahwa dalam wilayah hukum privat, penyerahan sertifikat bukan menjadi syarat sahnya jual beli. ”(Sertifikat) Itu hanya perbuatan yang sifatnya asesor,” kata Suhartoyo. Suhartoyo juga berpendapat, jika pengertian penyerahan ditafsirkan sebagai penyerahan sertifikat, apalagi ingin masa transisi ingin diperpanjang tiga tahun, pembeli unit apartemen akan semakin dirugikan. ”Kasihan nanti. Apa enggak tambah sengsara itu pembeli?” ucapnya.

  • Irman Abdurrahman, Ferdi Christian, dan Fikri Kurniawan

 

HLM 86-90 SINDOWEEKLY 09-V INDONESIA-page-005

Facebooktwittermail

One thought on “SINDO Weekly: Jerit Warga Apartemen Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *