Browsed by
Month: June 2016

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Berikut adalah informasi mengenai Undang-undang RI No. 20/2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksana dari UU No.16/1985 yang masih dapat digunakan karena tidak bertentangan dengan UU No. 20/2011.

Dengan berlakunya UU No. 20/2011, maka beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut:

  1. Nama perhimpunanyang sebelumnya bernama Perhimpunan Penghuni Rumah Sususn (PPRS) sekarang menjadi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
  2. Bila sebelumnya yang wajib membentuk perhimpunan, sekarang Pemilik wajib membentuk PPPSRS (UU No.20/2011 Pasal 74 ayat (1)).
  3. Dalam pembentukan PPPSRS hak suara hanya pada Pemilik yang hadir dan tidak dapat di wakilkan.
  4. Setiap Pemilik hanya memilik satu hak suara meski memiliki beberapa satuan rumah susun (sarusun).
  5. Yang dapat menjadi Pengurus PPPSRS hanya Pemilik yang menghuni. Jadi meskipun pemilik bila tidak tinggal di Kalibata City tidak dapat menjadi Pengurus.
  6. Pelaku Pembangunan ketika masih memiliki sarusun yang belum diserahkan diperlakukan sebagai Pemilik. Sehingga juga terkena kewajiban yang sama seperti Pemilik lainnya.
  7. Kepemilikan Pemilik disamping memilik hak penuh atas sarusunnya juga memiliki bagian bersama yang terdiri dari: Bagian Bangunan bersama, Benda bersama dan Tanah bersama. Seluruh bagian bersama tersebut dikelola oleh PPPSRS.
  8. PPPSRS dalam mengelola pemeliharaan dan perawatan bagian bersama tersebut dapat menunjuk perusahaan pengelola sebagai Badan Pengelola.
  9. Penetapan besarnya Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) dan Sinking Fund ditetapkan oleh Pengurus PPPSRS.

Bila ada hal-hal lain yang kurang jelas dan ingin ditanyakan silahkan disampaikan ke email pppsrs.kalibatacity@gmail.com atau ke info@kalibatacity.or.id.

Lampiran:

 

Facebooktwittermail