Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Biaya “Kelangkaan Air” Kalibata City Tidak Mempunyai Dasar Hukum karena:

  1. Ditetapkan oleh PPRS Sementara (Indra Widjaja dan Budi Yanto Lusli) yang seharusnya sudah dibubarkan karena sudah lebih dari 1 tahun sejak serah terima unit pertama;
  2. P3SRS bentukan Pengelola/Pengembang (Andi Setiawan & Khairul Aldez) tidak punya kekuatan hukum karena ada dualisme kepengurusan P3SRS (Ketua P3SRS versi warga Sdr. Ade Tedjo) di Kalibata City dan keduanya belum mendapatkan pengesahan oleh Gubernur DKI;
  3. Tidak ada sosialisasi dan dialog dengan warga yang mendahului pembuatan keputusan, yang secara hukum harus dilakukan mengingat P3SRS yang tercantum di dalam surat pengumuman tidak punya kekuatan hukum
  4. Keputusan diambil tanggal 22 Agustus dan langsung berlaku pada 1 September, sangat mendadak sehingga warga tak dapat bersiap;
  5. Secara hukum perundang-undangan di Indonesia, “biaya kelangkaan” tidak memiliki dasar hukum;
  6. Diberlakukan secara surut, dari Januari 2015, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan seluruh warga pada Desember 2014 atau lebih dini. Tanpa kesepakatan pada Desember 2014, maka keputusan sepihak yang diambil pada Agustus 2016 sama dengan menagih secara paksa atau pemerasan;
  7. Terjadi penggelapan fakta karena mengaku sumber kelangkaan adalah kurangnya pasokan Palyja, tetapi Palyja secara resmi telah membantah ada kelangkaan. Palyja menyatakan telah memasok air ke Kalcit sesuai dengan permintaan Pengelola;
  8. Tidak ada bukti bahwa biaya dihitung benar-benar hanya berdasar pemakaian warga, sehingga ada kemungkinan pemakaian oleh Mall/area yang dikomersilkan oleh pengelola dibebankan biayanya kepada warga;
  9. Tidak ada laporan keuangan transparan diaudit yang ditunjukkan ke warga sehingga tidak ada bukti bahwa Kalcit memang defisit. Ada DUGAAN korupsi;
  10. Ada dugaan Pengelola sengaja mengulur permasalahan air di Kalibata City yang berlangsung sejak lama namun tidak segera mereka selesaikan karena mungkin menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tidak pernah diketahui ada tender terhadap perusahaan pemasok air dengan truk tangki sehingga tidak diketahui apakah ada konflik kepentingan di sana. Dan tidak pernah ada audit berapa sebenarnya yang dipasok melalui truk, berapa yang dari Palyja, dan berapa yang dari sumur bor sehingga warga tidak tahu berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk air selain berdasar pernyataan pengelola yang disampaikan tanpa ada laporan keuangan yang diaudit;
  11. Pengelola TIDAK JUJUR dengan mengatakan bahwa tagihan kelangkaan ke pada warga terbesar adalah Rp 2 juta padahal banyak warga yang terkena biaya jauh lebih besar dari itu, di atas Rp 3 juta;
  12. Pengelola mengatakan “kita harus kembalikan uang Rp 33 miliar yang kita pakai”. FAKTANYA Uang itu adalah uang milik warga. Tanpa laporan keuangan yang jelas, tidak ada bukti untuk apa uang itu dipakai untuk apa saja. Uang warga hilang, dan yang mengganti justru warga sendiri, sungguh logika yang aneh dan merugikan warga;
  13. Pengelola terancam dicabut izinnya dalam waktu dekat ini oleh Pemerintah pada bulan Oktober karena menelantarkan pengelolaan limbah air sehingga dicurigai mereka kalang kabut mencari uang untuk memperbaikinya (IPAL);
  14. Pengelola menyatakan akan membangun pengolahan air yang akan mulai beroperasi bulan Desember. Pernyataan ini menyesatkan. Seharusnya, pengolahan air sudah merupakan bagian dari perencanaan dan jadi bagian dari harga unit yang dibayar warga. Bukan dibebankan lagi ke warga dan diberlakukan setelah 5 tahun sejak serah terima unit pertama pada 2010.

Karena keputusan yang TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian tidak membayar biaya kelangkaan BUKANlah suatu PELANGGARAN HUKUM

Ketua P3SRS warga,
Ade Tedjo Sukmono

Facebooktwittermail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *