Browsed by
Month: September 2016

PILKADA DKI 2017: Pendaftaran Pemilih Kalibata City

PILKADA DKI 2017: Pendaftaran Pemilih Kalibata City

PENJELASAN PENGISIAN PENDAFTARAN PEMILIH


  1. Pendaftar adalah warga Kalibata City yang telah terdaftar pada Kartu Keluarga Kelurahan Rawajati, atau
  2. Warga Kalibata City yang telah ber KTP DKI Jakarta, tetapi tidak terdaftar di Kelurahan Rawajati dan memilih untuk melakukan pemilihan di Kalibata City harus membuat pernyataan (Formulir terlampir).
  3. Setiap Kartu Keluarga (KK) mengisi satu formulir MODEL A.A1-KWK dan dilampiri fotokopi KK dan KTP anggota keluarganya yang terdaftar dalam KK tersebut.
  4. Pengisian formulir pendaftraran MODEL A.A1-KWK:
    a). Kepala Keluarga/Penghuni Rumah: diisi dengan nama kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga atau penghuni.
    b). Alamat: diisi dengan alamat di Kalibata City (Tower/Lantai/Unit)
    c). No. TPS: 27 (untuk RW 09: Akasia s/d Ebony); 28 (untuk RW 10: Flamboyan s/d Kemuning); 29 (untuk RW 11: Lotus s/d Viola).
    d). Nama Pemilih: diisi berurutan sesuai daftar keluarga pada KK dan yang telah berusia 17 tahun pada tanggal 15 Februari 2017.
    e). Kelurahan: Rawajati
    f). RT/RW: diisi sesuai daftar RT/RW terlampir.
    g). TPS No: diisi sesuai butir c di atas.
    h). Tanggal Kunjungan: diisi sesuai tanggal pengisian formulir ini.
    i). Bagian tanda tangan pada Kepala Keluarga/Penghuni Rumah: tandatangani dan tuliskan namanya.
  5. Formulir terdiri dari dua bagian dan isi keduanya harus sama.
  6. Berkas Pendaftaran terdiri dari:
    a). Form MODEL A.A1-KWK yang telah diisi dan ditanda tangani, dilampiri
    b). Fotokopi Kartu Keluarga, dan
    c). Fotokopi KTP dari masing-masing pemilih
  7.  Berkas dapat diserahkan kepada:
    a). Koordinator tower masing-masing (daftar terlampir), atau
    b). Posko KWKC di Damar BL.01 (jadwal akan disusulkan melalui WA).
  8. Berkas agar sudah diserahkan sebelum hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 pukul 20.00
  9. Formulir MODEL A.A1-KWK dapat di download dari kalibatacity.or.id atau grup WA, kemudian di print dan di fotokopi. Atau dimintakan pada Koordinator Tower atau Posko.
  10. Sertakan Formulir Data Warga Kalibata City (terlampir) yang telah diisi bersama berkas saat diserahkan.
  11. Kepada rekan-rekan koordinator wing, koordinator lantai, koordinator KIOS mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mensukseskan pendaftaran ini. Silahkan berkoordinasi dengan Koordinator Tower masing-masing.

TERIMA KASIH


Lampiran:
1. Form MODEL A.A1-KWK
2. Daftar TPS (RT/RW)
3. Data Warga Kalibata City
4. Lampiran Pendaftaran Pemilih (Surat Pernyataan)

Facebooktwittermail
Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com memuat berita terkait penolakan warga kalibata city atas penagihan biaya kelangkaan air oleh Badan Pengelola (BP) pada artikel berjudul Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI yang dapat diakses pada tautan ini. Berikut adalah cuplikan beritanya:

DKI JAKARTA  

protes biaya kelangkaan air warga kalibata city datangi dinas perumahan dki

Megapolitanpos.com: Puluhan warga Kalibata City pada hari Jumat, 9 September 2016 sejak pagi mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Warga Kalibata City ini berasal dari perwakilan 18 tower Kalibata City. Mereka memprotes biaya kelangkaan air yang dikenakan pengelola Kalibata City kepada warga. Ada warga yang terkena tagihan kelangkaan air sebesar Rp. 14 juta. Banyak warga lain yang terkena lebih dari Rp. 3 juta.

Hal itu karena tagihan dihitung secara surut mulai Januari 2015 tanpa musyawarah sebelumnya dengan warga. Pengelola hanya melakukan pertemuan dengan segelintir pengurus P3SRS bentukan pengelola yang diketuai Andi Setiyawan. Surat keputusan biaya kelangkaan air ditandatangani oleh PPRS Sementara yakni Indra Widjaja Antono serta Budi Yanto Lusli dan P3SRS bentukan pengelola yakni Andi Setiyawan dan Khairul Aldes. Kedua institusi ini tidak punya kekuatan hukum karena dalam UU No. 20/2011, PPRS Sementara tidak dikenal dan P3SRS harus disahkan dahulu oleh Gubernur DKI sebelum berhak mengelola. Di Kalibata City terdapat 2 P3SRS yang sama-sama belum disahkan oleh Gubernur DKI. Pertama, dibentuk oleh pengelola, sementara kedua dibentuk oleh warga.

Pagi tadi, mulai pukul 09.00 WIB berlangsung pembahasan masalah Kelangkaan Air Kalibata City di kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, pertemuan ini melibatkan Dinas-Dinas terkait, developer Kalibata City yakni PT. Pradani Sukses Abadi yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Agung Podomoro Group, serta kedua Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) di Kalibata City. Pengelola beralasan bahwa kelangkaan air ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dari Palyja. Namun, juru bicara Palyja telah menyatakan bahwa tidak ada kekurangan pasokan dan pasokan sudah sesuai dengan permintaan. Kasus kelangkaan air ini makin meruncingkan perselisihan antara P3SRS bentukan Pengelola dengan P3SRS bentukan warga yang diketuai Ade Tedjo Sukmono.

P3SRS warga bersikeras menolak biaya kelangkaan air karena dari pertemuan dengan pengelola Kalibata City pada tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kenyataan bahwa kelangkaan air sebenarnya merupakan akibat kesalahan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak developer. Akibat kesalahan tersebut, puluhan miliar uang warga untuk pemeliharaan Kalibata City hilang karena digunakan untuk membeli air melalui mobil tangki. Warga memiliki bukti rekaman video lengkap pertemuan tersebut.

P3SRS warga menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana teknis Kalibata City dan audit keuangan Kalibata City mengingat jumlah uang warga yang disalurkan untuk pemeliharaan selama ini sudah mencapai ratusan miliar jumlahnya. Warga mempertanyakan apabila sesuai pengakuan pengelola kelangkaan air terjadi sejak 2013, maka kenapa pengelola tidak pernah bermusyawarah dengan warga untuk mencari solusinya, tetapi langsung membeli air dari mobil tangki.

Warga, mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan antara perusahaan mobil tangki dengan pengelola sehingga pengelola memilih untuk memasok air dengan mobil tangki tanpa audit. Warga cemas apabila tagihan yang memberatkan ini tidak dibayar maka akan mengakibatkan air dan listrik mereka diputus oleh pengelola. Ratusan warga telah menandatangani surat pernyataan penolakan biaya kelangkaan air serta memberikan kuasa kepada P3SRS bentukan warga untuk melakukan seluruh tindakan hukum yang diperlukan.

Walaupun sebagian warga mendapat SMS dari pengelola yang menyatakan biaya kelangkaan air belum diberlakukan bulan September ini, warga khawatir biaya itu akan tetap muncul atau disisipkan secara tersembunyi dalam tagihan kepada warga karena tidak ada pengumuman resmi bahwa biaya kelangkaan air telah dicabut secara permanen. “Kelangkaan air hanyalah satu dari sekian banyak masalah di Kalibata City. Sebelumnya Pengelola terancam dicabut izinnya oleh Pemerintah karena tidak adanya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Bukan hanya itu, permasalahan sertifikat sampai sekarang belum didapatkan oleh warga, padahal sudah lebih dari 6 tahun sejak serah terima.” Ungkap pengakuan salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

 

Facebooktwittermail
[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

Jakarta – Ratusan warga penghuni dan pemilik apartemen Kalibata City melakukan aksi damai menolak tagihan kelangkaan air. Aksi damai ini dilakukan dengan berjalan kaki di kompleks apartemen pada Minggu pagi (4/9). Menurut ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susuh (P3SRS) Ade Tedjo tagihan yang dikeluarkan oleh pengelola tidak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak masuk akal. “Apa dasarnya pengelola menarik biaya kelangkaan yang mundur 20 bulan lalu tapi baru sekarang ditagih?”

Selaku ketua P3SRS yang dipilih oleh warga, Ade Tedjo menghimbau agar para pemilik dan penghuni apartemen Kalibata City tidak membayar tagihan kelangkaan air.

Besaran tagihan tagihan kelangkaan air bervariasi. Shanty seorang pemilik unit mengaku ditagih sebesar 3.6 juta rupiah dan harus dilunasi dalam waktu 9 bulan. Tagihan ini diluar biaya air dan listrik setiap bulan yang berkisar 700ribu. “Bulan September ini tagihan listrik air sebesar satu juta. Ini sangat memberatkan”. Bila tidak melunasi dalam jangka tiga bulan maka akan ada tindakan pemutusan dari pengelola, keluh Shanty.

Flora, pemilik yang baru membeli unit tiga bulan lalu juga ditagih biaya yang tidak pernah ia gunakan sama sekali. ” Saya sudah datang ke CS (customer service) tapi tidak ada penjelasan sama sekali”. “Tidak pernah pakai air, saya baru masuk 3 bulan tapi kok ditagih air 20 bulan lalu.”

Karena itulah, para penghuni yang tergabung dalam P3SRS versi warga melakukan aksi damai. Dalam waktu dekat, perwakilan warga akan melayangkan gugatan hukum.

Ade Tedjo meminta para warga untuk bersatu dan tidak takut dengan gerakan ini. “Bila ada warga yang mengalami pemutusan listrik atau air, tolong segera kabari pengurus, kita pasti bersolidaritas dan memberi bantuan.” tegas Ade Tedjo dalam orasinya.

Dalam aksi ini, ratusan warga menandatangani surat penolakan biaya kelangkaan air. Surat ini ditujukan kepada Badan Pengelola yang selama ini dinilai tidak transparan dalam mengelola apartemen Kalibata City.

Contact Person:
+62 811-843-263
+62 855-8876-000

Facebooktwittermail
Metoda Pembayaran Tagihan Bulanan yang disarankan terkait Biaya Kelangkaan Air

Metoda Pembayaran Tagihan Bulanan yang disarankan terkait Biaya Kelangkaan Air

Warga Kalibata City disarankan untuk melakuan langkah berikut ketika melakukan pembayaran tagihan Water & Electricity (WE) bulan September 2016 ini:

  1. Warga membuat surat pernyataan/keberatan/penolakan biaya kelangkaan air, membuat 2 surat yang ditandatangan basah. Draft surat dapat diperoleh di sini: Surat Keberatan Penagihan Biaya Kelangkaan Air v-1-1;
  2. Saat ini, surat pernyataan tidak perlu ditempelkan materai. Materai dapat ditambahkan pada saat gugatan dilakukan di pengadilan (akan dilakukan secara kolektif a.n. warga oleh penggugat);
  3. Surat yang sudah ditandatangani, satu salinan dokumen dikirim ke Badan Pengelola (melalui kasir di Basement Tower Herbras). Saat memberikan mohon untuk meminta bukti tanda terima, jika kasir tidak bersedia membuat bukti tanda terima, surat ditinggalkan/diserahkan ke kasir tapi dengan diambil fotonya sebagai bukti pribadi.
    Satu salinan dokumen lainnya disampaikan kepada pengurus P3SRS warga (akan diinformasikan lebih lanjut mengenai lokasi dropbox/posko pengumpulan). Hasil scan surat yang sudah ditandatangani juga dikirimkan ke email info@kalibatacity.or id atau informasi@kalibatacity.or.id
  4. Pembayaran WE diarahkan untuk dilakukan secara tunai ke kasir langsung. Minta kepada kasir bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk biaya WE normal (tanpa biaya kelangkaan air Januari 2015 – Agustus 2016, dan biaya kelangkaan air bulan berjalan). Dokumentasikan melalui video, jika kasir tetap menolak pembayaran WE normal. Penolakan atas pembayaran WE secara normal merupakan upaya Pengelola utk mengenakan denda yg lebih besar dan menghalangi warga melaksanakan kewajibannya. Ini tindakan pidana.

Mari jadikan Kalibata City sebagai Rumah kita yang nyaman! Dukung P3SRS dari warga, oleh warga dan untuk warga. Merdeka!


Draft surat khusus untuk versi pembayaran autodebet: Surat Keberatan Penagihan Biaya Kelangkaan Air v-1-1 (Autodebet)

 

Facebooktwittermail