Browsed by
Author: KWKC

Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada DKI 2017

Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada DKI 2017

Kepada Yth. Warga Rusun Kalibata City.

Terkait Pilkada 2017,
Diberitakan bahwa telah terjadi perubahan jumlah TPS di Kalibata City, yang semula terdiri dari 3 TPS berubah menjadi 4 TPS.

Kepada warga Kalibata City yang belum mendaftar atau belum terdaftar pada DPS terlampir agar segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dapat melalui koordinator Tower masing-masing atau melalui POSKO KWKC di Tower Damar.

Terlampir disampaikan DPS warga Kalcit yang telah terdaftar pada ke 4 TPS di Kalibata City.

Bila belum terdaftar segera lakukan pendaftaran sebelum tanggal 19 November 2016.

  1. tps-25-043
  2. tps-26-044
  3. tps-27-045
  4. tps-28-046
Facebooktwittermail
PILKADA DKI 2017: Pendaftaran Pemilih Kalibata City

PILKADA DKI 2017: Pendaftaran Pemilih Kalibata City

PENJELASAN PENGISIAN PENDAFTARAN PEMILIH


  1. Pendaftar adalah warga Kalibata City yang telah terdaftar pada Kartu Keluarga Kelurahan Rawajati, atau
  2. Warga Kalibata City yang telah ber KTP DKI Jakarta, tetapi tidak terdaftar di Kelurahan Rawajati dan memilih untuk melakukan pemilihan di Kalibata City harus membuat pernyataan (Formulir terlampir).
  3. Setiap Kartu Keluarga (KK) mengisi satu formulir MODEL A.A1-KWK dan dilampiri fotokopi KK dan KTP anggota keluarganya yang terdaftar dalam KK tersebut.
  4. Pengisian formulir pendaftraran MODEL A.A1-KWK:
    a). Kepala Keluarga/Penghuni Rumah: diisi dengan nama kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga atau penghuni.
    b). Alamat: diisi dengan alamat di Kalibata City (Tower/Lantai/Unit)
    c). No. TPS: 27 (untuk RW 09: Akasia s/d Ebony); 28 (untuk RW 10: Flamboyan s/d Kemuning); 29 (untuk RW 11: Lotus s/d Viola).
    d). Nama Pemilih: diisi berurutan sesuai daftar keluarga pada KK dan yang telah berusia 17 tahun pada tanggal 15 Februari 2017.
    e). Kelurahan: Rawajati
    f). RT/RW: diisi sesuai daftar RT/RW terlampir.
    g). TPS No: diisi sesuai butir c di atas.
    h). Tanggal Kunjungan: diisi sesuai tanggal pengisian formulir ini.
    i). Bagian tanda tangan pada Kepala Keluarga/Penghuni Rumah: tandatangani dan tuliskan namanya.
  5. Formulir terdiri dari dua bagian dan isi keduanya harus sama.
  6. Berkas Pendaftaran terdiri dari:
    a). Form MODEL A.A1-KWK yang telah diisi dan ditanda tangani, dilampiri
    b). Fotokopi Kartu Keluarga, dan
    c). Fotokopi KTP dari masing-masing pemilih
  7.  Berkas dapat diserahkan kepada:
    a). Koordinator tower masing-masing (daftar terlampir), atau
    b). Posko KWKC di Damar BL.01 (jadwal akan disusulkan melalui WA).
  8. Berkas agar sudah diserahkan sebelum hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 pukul 20.00
  9. Formulir MODEL A.A1-KWK dapat di download dari kalibatacity.or.id atau grup WA, kemudian di print dan di fotokopi. Atau dimintakan pada Koordinator Tower atau Posko.
  10. Sertakan Formulir Data Warga Kalibata City (terlampir) yang telah diisi bersama berkas saat diserahkan.
  11. Kepada rekan-rekan koordinator wing, koordinator lantai, koordinator KIOS mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mensukseskan pendaftaran ini. Silahkan berkoordinasi dengan Koordinator Tower masing-masing.

TERIMA KASIH


Lampiran:
1. Form MODEL A.A1-KWK
2. Daftar TPS (RT/RW)
3. Data Warga Kalibata City
4. Lampiran Pendaftaran Pemilih (Surat Pernyataan)

Facebooktwittermail
Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com memuat berita terkait penolakan warga kalibata city atas penagihan biaya kelangkaan air oleh Badan Pengelola (BP) pada artikel berjudul Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI yang dapat diakses pada tautan ini. Berikut adalah cuplikan beritanya:

DKI JAKARTA  

protes biaya kelangkaan air warga kalibata city datangi dinas perumahan dki

Megapolitanpos.com: Puluhan warga Kalibata City pada hari Jumat, 9 September 2016 sejak pagi mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Warga Kalibata City ini berasal dari perwakilan 18 tower Kalibata City. Mereka memprotes biaya kelangkaan air yang dikenakan pengelola Kalibata City kepada warga. Ada warga yang terkena tagihan kelangkaan air sebesar Rp. 14 juta. Banyak warga lain yang terkena lebih dari Rp. 3 juta.

Hal itu karena tagihan dihitung secara surut mulai Januari 2015 tanpa musyawarah sebelumnya dengan warga. Pengelola hanya melakukan pertemuan dengan segelintir pengurus P3SRS bentukan pengelola yang diketuai Andi Setiyawan. Surat keputusan biaya kelangkaan air ditandatangani oleh PPRS Sementara yakni Indra Widjaja Antono serta Budi Yanto Lusli dan P3SRS bentukan pengelola yakni Andi Setiyawan dan Khairul Aldes. Kedua institusi ini tidak punya kekuatan hukum karena dalam UU No. 20/2011, PPRS Sementara tidak dikenal dan P3SRS harus disahkan dahulu oleh Gubernur DKI sebelum berhak mengelola. Di Kalibata City terdapat 2 P3SRS yang sama-sama belum disahkan oleh Gubernur DKI. Pertama, dibentuk oleh pengelola, sementara kedua dibentuk oleh warga.

Pagi tadi, mulai pukul 09.00 WIB berlangsung pembahasan masalah Kelangkaan Air Kalibata City di kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, pertemuan ini melibatkan Dinas-Dinas terkait, developer Kalibata City yakni PT. Pradani Sukses Abadi yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Agung Podomoro Group, serta kedua Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) di Kalibata City. Pengelola beralasan bahwa kelangkaan air ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dari Palyja. Namun, juru bicara Palyja telah menyatakan bahwa tidak ada kekurangan pasokan dan pasokan sudah sesuai dengan permintaan. Kasus kelangkaan air ini makin meruncingkan perselisihan antara P3SRS bentukan Pengelola dengan P3SRS bentukan warga yang diketuai Ade Tedjo Sukmono.

P3SRS warga bersikeras menolak biaya kelangkaan air karena dari pertemuan dengan pengelola Kalibata City pada tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kenyataan bahwa kelangkaan air sebenarnya merupakan akibat kesalahan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak developer. Akibat kesalahan tersebut, puluhan miliar uang warga untuk pemeliharaan Kalibata City hilang karena digunakan untuk membeli air melalui mobil tangki. Warga memiliki bukti rekaman video lengkap pertemuan tersebut.

P3SRS warga menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana teknis Kalibata City dan audit keuangan Kalibata City mengingat jumlah uang warga yang disalurkan untuk pemeliharaan selama ini sudah mencapai ratusan miliar jumlahnya. Warga mempertanyakan apabila sesuai pengakuan pengelola kelangkaan air terjadi sejak 2013, maka kenapa pengelola tidak pernah bermusyawarah dengan warga untuk mencari solusinya, tetapi langsung membeli air dari mobil tangki.

Warga, mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan antara perusahaan mobil tangki dengan pengelola sehingga pengelola memilih untuk memasok air dengan mobil tangki tanpa audit. Warga cemas apabila tagihan yang memberatkan ini tidak dibayar maka akan mengakibatkan air dan listrik mereka diputus oleh pengelola. Ratusan warga telah menandatangani surat pernyataan penolakan biaya kelangkaan air serta memberikan kuasa kepada P3SRS bentukan warga untuk melakukan seluruh tindakan hukum yang diperlukan.

Walaupun sebagian warga mendapat SMS dari pengelola yang menyatakan biaya kelangkaan air belum diberlakukan bulan September ini, warga khawatir biaya itu akan tetap muncul atau disisipkan secara tersembunyi dalam tagihan kepada warga karena tidak ada pengumuman resmi bahwa biaya kelangkaan air telah dicabut secara permanen. “Kelangkaan air hanyalah satu dari sekian banyak masalah di Kalibata City. Sebelumnya Pengelola terancam dicabut izinnya oleh Pemerintah karena tidak adanya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Bukan hanya itu, permasalahan sertifikat sampai sekarang belum didapatkan oleh warga, padahal sudah lebih dari 6 tahun sejak serah terima.” Ungkap pengakuan salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

 

Facebooktwittermail
[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

Jakarta – Ratusan warga penghuni dan pemilik apartemen Kalibata City melakukan aksi damai menolak tagihan kelangkaan air. Aksi damai ini dilakukan dengan berjalan kaki di kompleks apartemen pada Minggu pagi (4/9). Menurut ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susuh (P3SRS) Ade Tedjo tagihan yang dikeluarkan oleh pengelola tidak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak masuk akal. “Apa dasarnya pengelola menarik biaya kelangkaan yang mundur 20 bulan lalu tapi baru sekarang ditagih?”

Selaku ketua P3SRS yang dipilih oleh warga, Ade Tedjo menghimbau agar para pemilik dan penghuni apartemen Kalibata City tidak membayar tagihan kelangkaan air.

Besaran tagihan tagihan kelangkaan air bervariasi. Shanty seorang pemilik unit mengaku ditagih sebesar 3.6 juta rupiah dan harus dilunasi dalam waktu 9 bulan. Tagihan ini diluar biaya air dan listrik setiap bulan yang berkisar 700ribu. “Bulan September ini tagihan listrik air sebesar satu juta. Ini sangat memberatkan”. Bila tidak melunasi dalam jangka tiga bulan maka akan ada tindakan pemutusan dari pengelola, keluh Shanty.

Flora, pemilik yang baru membeli unit tiga bulan lalu juga ditagih biaya yang tidak pernah ia gunakan sama sekali. ” Saya sudah datang ke CS (customer service) tapi tidak ada penjelasan sama sekali”. “Tidak pernah pakai air, saya baru masuk 3 bulan tapi kok ditagih air 20 bulan lalu.”

Karena itulah, para penghuni yang tergabung dalam P3SRS versi warga melakukan aksi damai. Dalam waktu dekat, perwakilan warga akan melayangkan gugatan hukum.

Ade Tedjo meminta para warga untuk bersatu dan tidak takut dengan gerakan ini. “Bila ada warga yang mengalami pemutusan listrik atau air, tolong segera kabari pengurus, kita pasti bersolidaritas dan memberi bantuan.” tegas Ade Tedjo dalam orasinya.

Dalam aksi ini, ratusan warga menandatangani surat penolakan biaya kelangkaan air. Surat ini ditujukan kepada Badan Pengelola yang selama ini dinilai tidak transparan dalam mengelola apartemen Kalibata City.

Contact Person:
+62 811-843-263
+62 855-8876-000

Facebooktwittermail
Metoda Pembayaran Tagihan Bulanan yang disarankan terkait Biaya Kelangkaan Air

Metoda Pembayaran Tagihan Bulanan yang disarankan terkait Biaya Kelangkaan Air

Warga Kalibata City disarankan untuk melakuan langkah berikut ketika melakukan pembayaran tagihan Water & Electricity (WE) bulan September 2016 ini:

  1. Warga membuat surat pernyataan/keberatan/penolakan biaya kelangkaan air, membuat 2 surat yang ditandatangan basah. Draft surat dapat diperoleh di sini: Surat Keberatan Penagihan Biaya Kelangkaan Air v-1-1;
  2. Saat ini, surat pernyataan tidak perlu ditempelkan materai. Materai dapat ditambahkan pada saat gugatan dilakukan di pengadilan (akan dilakukan secara kolektif a.n. warga oleh penggugat);
  3. Surat yang sudah ditandatangani, satu salinan dokumen dikirim ke Badan Pengelola (melalui kasir di Basement Tower Herbras). Saat memberikan mohon untuk meminta bukti tanda terima, jika kasir tidak bersedia membuat bukti tanda terima, surat ditinggalkan/diserahkan ke kasir tapi dengan diambil fotonya sebagai bukti pribadi.
    Satu salinan dokumen lainnya disampaikan kepada pengurus P3SRS warga (akan diinformasikan lebih lanjut mengenai lokasi dropbox/posko pengumpulan). Hasil scan surat yang sudah ditandatangani juga dikirimkan ke email info@kalibatacity.or id atau informasi@kalibatacity.or.id
  4. Pembayaran WE diarahkan untuk dilakukan secara tunai ke kasir langsung. Minta kepada kasir bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk biaya WE normal (tanpa biaya kelangkaan air Januari 2015 – Agustus 2016, dan biaya kelangkaan air bulan berjalan). Dokumentasikan melalui video, jika kasir tetap menolak pembayaran WE normal. Penolakan atas pembayaran WE secara normal merupakan upaya Pengelola utk mengenakan denda yg lebih besar dan menghalangi warga melaksanakan kewajibannya. Ini tindakan pidana.

Mari jadikan Kalibata City sebagai Rumah kita yang nyaman! Dukung P3SRS dari warga, oleh warga dan untuk warga. Merdeka!


Draft surat khusus untuk versi pembayaran autodebet: Surat Keberatan Penagihan Biaya Kelangkaan Air v-1-1 (Autodebet)

 

Facebooktwittermail
Sikap P3SRS Warga Terhadap Kebijakan Biaya Kelangkaan Air

Sikap P3SRS Warga Terhadap Kebijakan Biaya Kelangkaan Air

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)  hasil keputusan musyawarah warga di Kampus Trilogi pada 14 Juni 2015, yang diwakili oleh Bpk. Ade Tedjo Sukmono (Ketua PPPSRS) dan Bpk. Bambang Setiawan (Pembina PPPSRS), mengeluarkan sikap resmi PPPRS terhadap kebijakan biaya kelangkaan air dalam bentuk video sebagai berikut:

Berikut adalah narasi video:

Bapak & Ibu Warga Kalibata City, telah ada pengumuman biaya kelangkaan air yang meresahkan warga, yang ditandatangani oleh PPRS sementara dan P3SRS yang  dibentuk oleh pengelola di musyawarah Senayan (dengan ketua Andi setiawan) dengan nomor surat 008/ P3SRS / KC / VIII / 2016 tentang penagihan kelangkaan air di kalibata city pada tanggal 22 Agustus 2016 dan ditempel di mading setiap Tower.

Biaya ini membuat tarif air kalibata city menjadi sekitar 3× lipat dari tarif normal, dan diberlakukan surut, ditagih dari Januari 2015 Sampai Juli 2016 tanpa ada dasar hukumnya, serta diberlakukan secara mendadak tanpa sosialisasi dan musyawarah dengan warga.

Untuk mengetahui kejelasan soal keputusan ini, P3SRS yang dibentuk pemilik di musyawarah Universitas Trilogi dengan ketua yakni saya, Ade Tedjo Sukmono , melakukan pertemuan dengan Pengelola tanggal 29 Agustus di kantor pengelola.

Pertama
Dari pertemuan itu diketahui bahwa penyebab munculnya biaya kelangkaan air ini adalah karena kesalahan pelaku pembangunan.

Oleh karena itu seharusnya pelaku pembangunan yang menanggung biayanya, bukan warga yang telah menjalankan kewajiban membayar tagihan air selama ini.

Kedua, biaya ini diberlakukan secara surut mulai Januari 2015 yang tidak ada dasar hukumnya dalam peraturan hukum Indonesia.

ketiga, Orang-orang yang menandatangani keputusan itu sama sekali tak punya wewenang hukum untuk membuat keputusan tersebut.

Oleh karena itu, kami, P3SRS yang dibentuk oleh pemilik, memutuskan Tidak Membayar Biaya kelangkaan Air dan hanya membayar tarif air resmi.

Apabila warga yang turut mendukung keputusan P3SRS bentukan pemilik dengan Tidak Membayar biaya kelangkaan air mengalami pemutusan aliran air maupun listrik atau akibat-akibat lainnya, kami menyiapkan dukungan hukum maupun solidaritas warga.

Pemutusan aliran air maupun listrik selain oleh PLN atau PDAM adalah tindakan melanggar hukum. Pengelola tidak berhak melakukan pemutusan. Pemutusan atau denda semacam itu merupakan bentuk intimidasi pengelola kepada warga.

Oleh karena itu apabila ada Warga yang terkena pemutusan maka silakan menghubungi kami lewat email ke info@kalibatacity.or.id atau grup WhatsApp yang selama ini telah ada.

Ikuti perkembangan informasi perjuangan warga melalui web kalibatacity.or.id, WA grup dan facebook group komunitas warga kalibata city.

Mari kita jadikan kalcit sebagai Rumah kita yang nyaman! Dukung P3SRS dari warga , oleh warga dan untuk warga.

Merdeka!


Penting!

Sebagai bentuk penolakan terhadap biaya kelangkaan air dan dukungan kepada PPPSRS warga dalam memperjuangkannya, kami mengajak Bapak/Ibu warga Kalibata City untuk berpartisipasi mengisi surat pernyataan berikut

Download/Klik: [Surat Pernyataan] Keberatan Biaya Kelangkaan Air

Langkah yang harus Anda lakukan adalah:

  1. Mencetak, mengisi dan menandatangani surat pernyataan tersebut.
  2. Mengirimkan hasil scan/foto surat melalui email ke alamat informasi@kalibatacity.or.id dengan subject [Surat Pernyataan] tower/lantai/unit.
  3. Mengirimkan hardcopy surat pernyataan yang sudah ditandatangani melalui (salah satu dari cara berikut):
    • Mengirim melalui pos/kurir ke alamat:
      • Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City
      • Jl. Mampang Prapatan X No. 35
      • Jakarta Selatan 12790
    • Mengumpulkan melalui Posko Warga yang akan dikabarkan melalui grup whatsapp warga Kalibata City. Jika Bapak/Ibu belum tergabung, mohon kirim nomor HP anda yang terinstall whatssapp ke info@kalibatacity.or.id untuk diundang bergabung ke grup whatsapp tersebut.
Facebooktwittermail
Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Biaya “Kelangkaan Air” Kalibata City Tidak Mempunyai Dasar Hukum karena:

  1. Ditetapkan oleh PPRS Sementara (Indra Widjaja dan Budi Yanto Lusli) yang seharusnya sudah dibubarkan karena sudah lebih dari 1 tahun sejak serah terima unit pertama;
  2. P3SRS bentukan Pengelola/Pengembang (Andi Setiawan & Khairul Aldez) tidak punya kekuatan hukum karena ada dualisme kepengurusan P3SRS (Ketua P3SRS versi warga Sdr. Ade Tedjo) di Kalibata City dan keduanya belum mendapatkan pengesahan oleh Gubernur DKI;
  3. Tidak ada sosialisasi dan dialog dengan warga yang mendahului pembuatan keputusan, yang secara hukum harus dilakukan mengingat P3SRS yang tercantum di dalam surat pengumuman tidak punya kekuatan hukum
  4. Keputusan diambil tanggal 22 Agustus dan langsung berlaku pada 1 September, sangat mendadak sehingga warga tak dapat bersiap;
  5. Secara hukum perundang-undangan di Indonesia, “biaya kelangkaan” tidak memiliki dasar hukum;
  6. Diberlakukan secara surut, dari Januari 2015, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan seluruh warga pada Desember 2014 atau lebih dini. Tanpa kesepakatan pada Desember 2014, maka keputusan sepihak yang diambil pada Agustus 2016 sama dengan menagih secara paksa atau pemerasan;
  7. Terjadi penggelapan fakta karena mengaku sumber kelangkaan adalah kurangnya pasokan Palyja, tetapi Palyja secara resmi telah membantah ada kelangkaan. Palyja menyatakan telah memasok air ke Kalcit sesuai dengan permintaan Pengelola;
  8. Tidak ada bukti bahwa biaya dihitung benar-benar hanya berdasar pemakaian warga, sehingga ada kemungkinan pemakaian oleh Mall/area yang dikomersilkan oleh pengelola dibebankan biayanya kepada warga;
  9. Tidak ada laporan keuangan transparan diaudit yang ditunjukkan ke warga sehingga tidak ada bukti bahwa Kalcit memang defisit. Ada DUGAAN korupsi;
  10. Ada dugaan Pengelola sengaja mengulur permasalahan air di Kalibata City yang berlangsung sejak lama namun tidak segera mereka selesaikan karena mungkin menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tidak pernah diketahui ada tender terhadap perusahaan pemasok air dengan truk tangki sehingga tidak diketahui apakah ada konflik kepentingan di sana. Dan tidak pernah ada audit berapa sebenarnya yang dipasok melalui truk, berapa yang dari Palyja, dan berapa yang dari sumur bor sehingga warga tidak tahu berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk air selain berdasar pernyataan pengelola yang disampaikan tanpa ada laporan keuangan yang diaudit;
  11. Pengelola TIDAK JUJUR dengan mengatakan bahwa tagihan kelangkaan ke pada warga terbesar adalah Rp 2 juta padahal banyak warga yang terkena biaya jauh lebih besar dari itu, di atas Rp 3 juta;
  12. Pengelola mengatakan “kita harus kembalikan uang Rp 33 miliar yang kita pakai”. FAKTANYA Uang itu adalah uang milik warga. Tanpa laporan keuangan yang jelas, tidak ada bukti untuk apa uang itu dipakai untuk apa saja. Uang warga hilang, dan yang mengganti justru warga sendiri, sungguh logika yang aneh dan merugikan warga;
  13. Pengelola terancam dicabut izinnya dalam waktu dekat ini oleh Pemerintah pada bulan Oktober karena menelantarkan pengelolaan limbah air sehingga dicurigai mereka kalang kabut mencari uang untuk memperbaikinya (IPAL);
  14. Pengelola menyatakan akan membangun pengolahan air yang akan mulai beroperasi bulan Desember. Pernyataan ini menyesatkan. Seharusnya, pengolahan air sudah merupakan bagian dari perencanaan dan jadi bagian dari harga unit yang dibayar warga. Bukan dibebankan lagi ke warga dan diberlakukan setelah 5 tahun sejak serah terima unit pertama pada 2010.

Karena keputusan yang TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian tidak membayar biaya kelangkaan BUKANlah suatu PELANGGARAN HUKUM

Ketua P3SRS warga,
Ade Tedjo Sukmono

Facebooktwittermail
Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) versi warga bersama Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja dengan perihal Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City. Berikut adalah isi surat tersebut:

New Doc 9_1 New Doc 9_2

Download Versi PDF: Surat Warga_Permasalahan Kelangkaan Air Kalibata City

Facebooktwittermail