Browsed by
Author: KWKC

Kompas.com: Keberatan Tarif Air Dinaikkan, Penghuni Apartemen Kalibata City Demo Pengelola

Kompas.com: Keberatan Tarif Air Dinaikkan, Penghuni Apartemen Kalibata City Demo Pengelola

Portal berita nasional Kompas.com edisi 27/08/2016 meliput protes warga Kalibata City dalam artikel berjudul Keberatan Tarif Air Dinaikkan, Penghuni Apartemen Kalibata City Demo Pengelola (klik judul untuk melihat berita asli), berikut adalah kutipan beritanya:

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah penghuni Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, mendatangi kantor pengelola apartemen, Sabtu (27/8/2016). Mereka menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) yang mencakup kenaikan tarif air bersih.

Juru bicara para penghuni, Ade Tedjo Sukmono, mengatakan, pengelola menaikkan biaya IPL dengan alasan sebagai biaya tambahan untuk kekurangan pasokan air dari Palyja sejak Januari 2016. Padahal, kata Tedjo, Palyja sudah menyatakan gangguan pasokan hanya terjadi selama periode jelang Idul Fitri.

(Baca: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik.)

“Tidak ada aturannya kami harus membayar kekurangan listrik dan air yang sudah kami bayarkan dari 2015 sampai sekarang. Kenapa tiba-tiba dibilang ada kekurangan dari bulan Januari sampai sekarang,” kata Tedjo.

Menurut Tedjo, pengelola menaikkan biaya IPL dengan dalih telah mendapatkan persetujuan dari pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Kalibata City. Namun, Tedjo menyatakan warga tidak pernah diikutsertakan dan mengetahui proses pembentukan pengurus P3SRS.

Atas dasar itu, ia menyatakan keputusan untuk menaikkan IPL di Apartemen Kalibata City tidak sah.

“Pengelola tidak berhak membuat keputusan ini berdasarkan keputusan bersama antara PPRS sementara dan penghuni satuan rumah susun Kalibata City. Kalau mereka mengatakan ada persetujuan warga, ini tidak benar karena kepengurusannya belum disahkan,” kata Tedjo.

Penulis : Alsadad Rudi
Editor : Egidius Patnistik
Facebooktwittermail
Kompas.com: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik

Kompas.com: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik

Kompas.com edisi Rabu 24 Agustus 2016 memuat bantahan PALYJA mengenai kelangkaan pasokan air yang dijadikan alasan Badan Pengelola (BP) Kalibata City menagihkan biaya kelangkaan air dalam berita dengan judul Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik. Berikut adalah cuplikan artikel berita tersebut:

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) angkat bicara soal masalah kelangkaan air di apartemen Kalibata City. Hal ini menanggapi postingan di internet yang menyatakan terjadi kelangkaan air akibat berkurangnya pasokan air dari perusahaan air minum tersebut.

Corporate Communications and Social Responsibilities Division Head PALYJA, Meyritha Maryanie, mengatakan, memang terjadi penurunan pasokan air untuk Kalibata City akibat gangguan yang terjadi sekitar habis Idul Fitri kemarin. Namun, gangguan itu sudah diatasi saat ini.

“Memang betul gangguannya setelah habis Lebaran itu memang agak menurun tapi sejak Jumat tanggal 19 Agustus kemarin, sudah kembali normal,” kata Meyritha, saat dihubungiKompas.com, Rabu (24/8/2016).

Normalnya, Palyja memasok air sebanyak 23 liter per detik sampai 25 liter perdetik untuk Kalibata City. Namun, karena gangguan tersebut terjadi penurunan pasokan air sekitar sebulan. Meyritha belum menyebut berapa angka pasokan air ke Kalibata City saat gangguan terjadi.

“Saya enggak hafal berapa, tapi kira-kira (selama) sekitar sebulanan-lah turunnya,” ujar Meyritha.

Penyebab gangguan, kata Meyritha, lantaran terjadi pemakaian air yang banyak di kawasan TB Simatupang.

“Karena pemakaian hulunya banyak, jadi menurun. Sehingga kami upayakan kami mengatur jaringan, supaya dia (Kalibata City) bisa dapat stabil. Akhirnya Jumat tanggal 19 kemarin itu dia sudah normal,” ujarnya.

Sehingga, pihaknya kaget dengan adanya keluhan kelangkaan air seperti yang diposting di internet di situs KALIBATACITY.OR.ID dengan judul “Biaya Kelangkaan Air Membuat Warga Kalibata City Kembalu Dibuat Bingung”, yang diposting tertanggal hari ini.

“Itu kalau keluhan yang sekarang ini enggak benar, karena keluhannya itu seharusnya sebelum Jumat. Nah kami heran hari ini beredar kabar yang seperti itu kita juga kaget,” ujarnya.

Adapun soal biaya kelangkaan yang disebut diminta pengelola, hal tersebut bukan urusan Palyja.

“Jangan tanya kita, biaya kelangkaan dan sebagainya dia dengan tenan bukan kami. Dan Palyja juga tidak ada kenaikan tarif air sejak 2007. Soal itu bisa tanya ke pengelolanya,” ujar Meyritha.

Penulis : Robertus Belarminus
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Facebooktwittermail
Biaya Kelangkaan Air Membuat Warga Kalibata City Kembali Dibuat Bingung

Biaya Kelangkaan Air Membuat Warga Kalibata City Kembali Dibuat Bingung

Warga Kalibata City kembali diresahkan dengan tindakan sepihak dari Badan Pengelola (BP) Kalibata City, setelah berbagai macam permasalahan yang belum kunjung selesai seperti kepengurusan P3SRS, pengelolaan parkir, IPAL, kerusakan lift, kenaikan IPL/SF sepihak, masalah kependudukan, dll, kini warga kembali dibuat bingung dengan adanya keputusan BP yang dinilai tidak melibatkan warga yaitu adanya biaya kelangkaan air pada tagihan IPL/bulanan warga.

Rencana kenaikan ini diketahui oleh sebagian warga pada 23 Agustus 2016 melalui SMS yang mengatasnamakan BP dengan isi seperti berikut:

Kpd. Yth Bapak/Ibu Fulan/21/XX Dikarenakan terbatasnya pasokan Air dari PALYJA, mulai tanggal 01 September 2016 akan diberlakukan penagihan biaya Kelangkaan Air periode Januari 2015 s/d Juli 2016 dan termasuk tagihan bulan berjalan. Penagihan biaya Kelangkaan Air disesuaikan dengan pemakaian air masing2 unit Apartemen maupun Kios. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi BP Kalibata Tlp 79183558.Tks

Selain itu di beberapa sudut papan pengumuman Kalibata City juga ditempelkan pemberitahuan dari BP ini seperti pada foto berikut

index

Warga dibuat heran, karena sebelumnya kenaikan IPL tahun 2016 pun salah satu alasannya karena pembelian pasokan air bersih dari PALYJA seperti dicantumkan pada pengumuman BP sebelumnya seperti pada foto di bawah ini

d286d198-e242-4fab-9656-262b19236837

Respon dari warga Kalibata City sangat beragam, umumnya warga kesal dan heran dengan alasan dan pemberlakuan secara sepihak keputusan biaya kelangkaan air ini. Di grup whatsapp warga dan Facebook Grup warga beredar meme yang menyindir keputusan BP tersebut.

1b4d1c2a-6860-496f-b15f-9a5eaaba529e

6e7c6ae5-0e2f-40de-9edf-4b57f3a6bacb

Portal nasional Berita Satu pun tidak ketinggalan memuat berita ini pada hari Selasa 23 Agustus 2016 dengan judul “Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah” yang dapat diakses pada tautan ini (kwkc).

Facebooktwittermail
Berita Satu: Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah

Berita Satu: Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah

Portal berita online nasional Berita Satu (edisi 23 Agustus 2016), memuat berita mengenai kisruh rencana pungutan kelangkaan air di Kalibata City  dengan judul Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah. Berikut adalah kutipan beritanya:

[JAKARTA] Warga pemukiman Kalibata City, Jakarta Selatan, mendadak resah setelah beredar rencana pungutan kelangkaan air. Pengumuman rencana pungutan tersebut diumumkan pada Selasa (23/8) sore, lewat pesan teks singkat telepon atau SMS.

SMS yang mengatasnamakan Badan Pengelola Kalibata City itu menyebutkan alasan terbatasnya pasokan Air dari PALYJA, sebagai dasar rencana pungutan yang belum jelas kisarannya itu.

Tetapi pengumuman itu menyebut mulai tanggal 1 September 2016, Badan Pengelola akan diberlakukan penagihan biaya Kelangkaan Air periode Januari 2015 s/d Juli 2016 dan termasuk tagihan bulan berjalan.

Disebutkan, penagihan biaya Kelangkaan Air disesuaikan dengan pemakaian air masing2 unit Apartemen maupun Kios. Meskipun ada rujukan bahawa informasi lebih lanjut bisa menghubungi Badan Pengelola Kalibata Tlp 79183558, warga tidak dapat melakukannya karena kantor badan pengelola sudah tutup pada Selasa malam.

“Ini aneh banget, kok mendadak ada biaya air mendadak. Padahal pasokan air di unit malah makin kecil. Kurang ajar,” kecam Ima, salah seorang warga Kalibata City.

Sementara Feri yang juga warga menyebut tindakan badan pengelola Kalibata City  sangat tidak berdasar.
“Warga di sini sudah membayar sesuai tagihan. mau apalagi sih? Kalau manajemen pengelola gagal, kenapa  pemilik dan penghuni yang dibebani? Ini seharusnya tanggung jawab pengelola,” kata Feri.  [U-5]

Facebooktwittermail
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Berikut adalah informasi mengenai Undang-undang RI No. 20/2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksana dari UU No.16/1985 yang masih dapat digunakan karena tidak bertentangan dengan UU No. 20/2011.

Dengan berlakunya UU No. 20/2011, maka beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut:

  1. Nama perhimpunanyang sebelumnya bernama Perhimpunan Penghuni Rumah Sususn (PPRS) sekarang menjadi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
  2. Bila sebelumnya yang wajib membentuk perhimpunan, sekarang Pemilik wajib membentuk PPPSRS (UU No.20/2011 Pasal 74 ayat (1)).
  3. Dalam pembentukan PPPSRS hak suara hanya pada Pemilik yang hadir dan tidak dapat di wakilkan.
  4. Setiap Pemilik hanya memilik satu hak suara meski memiliki beberapa satuan rumah susun (sarusun).
  5. Yang dapat menjadi Pengurus PPPSRS hanya Pemilik yang menghuni. Jadi meskipun pemilik bila tidak tinggal di Kalibata City tidak dapat menjadi Pengurus.
  6. Pelaku Pembangunan ketika masih memiliki sarusun yang belum diserahkan diperlakukan sebagai Pemilik. Sehingga juga terkena kewajiban yang sama seperti Pemilik lainnya.
  7. Kepemilikan Pemilik disamping memilik hak penuh atas sarusunnya juga memiliki bagian bersama yang terdiri dari: Bagian Bangunan bersama, Benda bersama dan Tanah bersama. Seluruh bagian bersama tersebut dikelola oleh PPPSRS.
  8. PPPSRS dalam mengelola pemeliharaan dan perawatan bagian bersama tersebut dapat menunjuk perusahaan pengelola sebagai Badan Pengelola.
  9. Penetapan besarnya Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) dan Sinking Fund ditetapkan oleh Pengurus PPPSRS.

Bila ada hal-hal lain yang kurang jelas dan ingin ditanyakan silahkan disampaikan ke email pppsrs.kalibatacity@gmail.com atau ke info@kalibatacity.or.id.

Lampiran:

 

Facebooktwittermail
Kompas.com: Polisi Bongkar Prostitusi “Online” di Apartemen Kalibata City

Kompas.com: Polisi Bongkar Prostitusi “Online” di Apartemen Kalibata City

Media nasional Kompas.com edisi 19 Mei 2016 memuat berita dengan judul Polisi Bongkar Prostitusi “Online” di Apartemen Kalibata CityBerikut adalah kutipan artikelnya:

JAKARTA, KOMPAS.com — Polres Metro Jakarta Selatan membekuk N (25), perempuan mucikari prostitusi online di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2016).

N ditangkap lebih kurang pukul 09.00 di unit apartemen yang biasa digunakan sebagai lokasi prostitusi oleh korban dan pelanggannya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, empat pekerja dari mucikari tersebut turut diamankan.

“Pelaku bukan hanya menyediakan atau menjadi perantara, tetapi juga menyediakan fasilitas prostitusi tersebut di salah satu apartemen di Kalibata City,” ujar Tubagus Ade di Mapolrestro Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2016).

Bisnis prostitusi tersebut terendus setelah warga sekitar melaporkan adanya wanita penghibur yang beroperasi di kawasan Kalibata City.

Menurut Tubagus Ade, N tidak menawarkan para pekerjanya melalui forum online. “Yang unik tidak terbuka, tetapi melalui situs online semua orang bisa masuk. Namun, tidak bisa juga langsung memesan. Dia harus melalui proses tertentu, bergaul di lingkungan itu, baru dikirimi beberapa nama yang akan digunakan,” kata Tubagus.

Adapun tarif yang dikenakan untuk 45 menit jasa “esek-esek” tersebut Rp 350.000 hingga Rp 500.000. Paket itu sudah termasuk kamar dan alat kontrasepsi.

“Jadi, Rp 200.000 untuk jasa si mucikari, sedangkan untuk PSK-nya Rp 150.000,” tambah Tubagus.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp 950.000, sebuah ponsel, sebuah buku catatan tamu, dua pak kondom, enam butir obat Primolut, tiga celana dalam, dan bra.

Atas perbuatannya, N dikenakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara juncto Pasal 296 KUHP tentang mengadakan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman satu tahun empat bulan penjara, dan juncto 506 KUHP tentang mucikari dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun.

Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Icha Rastika

Hal ini terus berulang, dan tampaknya tidak akan berkurang selama P3SRS dan RT/RW bukan dipegang oleh warga Kalibata City sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Silakan diskusikan di kolom komentar di bawah atau melalui forum.

Facebooktwittermail
SINDO Weekly: Jerit Warga Apartemen Jakarta

SINDO Weekly: Jerit Warga Apartemen Jakarta

Majalah SINDO Weekly edisi No. 09 Tahun V, 2-8 Mei 2016, memuat berita mengenai kisruh pengelolaan apartemen di Jakarta dengan judul Jerit Warga Apartemen Jakarta. Berikut adalah kutipan beritanya:

BUBAR…bubar…bubar!” teriak puluhan orang berpakaian serba hitam sambil memasuki lokasi pertemuan warga apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, di selasar bawah menara Jasmine. Pembubaran paksa itu terjadi hanya selang beberapa menit setelah warga apartemen menyetujui pembentukan panitia musyawarah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) pada 18 April 2015. ”Mereka mengaku dari Agung Podomoro,” ujar Umi Hanik, warga apartemen yang menghuni menara Ebony sejak 2011.

PT Pradani Sukses Abadi, pengembang Kalibata City, adalah afiliasi Agung Podomoro Land Tbk., gergasi properti di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut dikendalikan Ariesman Widjaja sebagai presiden direktur. Pada 2 April, Ariesman resmi menjadi pesakitan di terungku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menjerat Ariesman dengan sangkaan suap kepada Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Mohamad Sanusi, dalam upaya memuluskan rancangan peraturan tentang reklamasi Teluk Jakarta.

Tak heran jika sepekan kemudian, 8 April, warga Kalibata City merayakan penangkapan Ariesman dengan berunjuk rasa di depan gedung KPK. Bagi warga, tembok tebal kuasa Agung Podomoro adalah hambatan utama pembentukan P3SRS sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Beleid tersebut memberi P3SRS peran amat strategis dalam mengelola apartemen. Paling lama satu tahun sejak apartemen dihuni warga, Undang-Undang memerintahkan pengembang menyerahkan pengelolaan apartemen berikut lingkungan sekitarnya kepada P3SRS.

Pengelolaan di sini meliputi operasional, pemeliharaan, dan perawatan apartemen berikut fasilitas bersama lainnya. Walhasil, Perhimpunan wargalah yang berhak menentukan dan menarik iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), semisal biaya keamanan, kebersihan, dan parkir.

Akan tetapi, jauh panggang dari api. Undang-Undang cuma jadi macan kertas. Pembentukan P3SRS tak semudah yang dibayangkan. Alih-alih menyerahkan pengelolaan kepada warga, Agung Podomoro malah menunjuk afiliasinya yang lain, PT Prima Buana Internusa, sebagai pengelola Kalibata City.

Undang-Undang memang mengizinkan pengembang mengelola apartemen selama masa transisi satu tahun tersebut. Namun rupanya, hak pengelolaan itu tak rela mereka lepas sejak Kalibata City dihuni pada 2011.

Ade Tedjo Sukmono, Ketua P3SRS Kalibata City, menyatakan perhimpunan mereka telah resmi dibentuk pada 14 Juni 2015. Kini, mereka masih menanti pengesahan Gubernur DKI Jakarta. ”Sudah sejak tahun lalu kami mengajukan pengesahan kepada Dinas Perumahan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan respons,” ujar Tedjo.

Tedjo bercerita, saat menerima permohonan warga Kalibata City, Dinas Perumahan malah mengatakan mereka bukanlah pemilik unit-unit apartemen sehingga tak bisa membentuk perhimpunan. Sebab, mereka belum memiliki sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Dokumen yang mereka pegang hanyalah Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Jakarta, Meli Budiastuti, membenarkan cerita Tedjo. Instansinya menafsirkan pembentukan P3SRS dalam Undang-Undang baru bisa dilakukan jika warga sudah memiliki sertifikat. ”Selama belum mempunyai sertifikat, ya masih tanggung jawab developer,” ujar Meli. Bagi Tedjo dan warga Kalibata City, dalih Dinas Perumahan itu absurd. ”Jika bukan pemilik dan penghuni, mengapa kami harus membayar iuran ini itu?” katanya.

Warga Kalibata City, menurut Tedjo, sudah lama melunasi pembayaran kredit unit mereka. Bahkan, ada yang langsung membayar tunai. Namun selama lima tahun ini, AJB dan sertifikat mereka tak kunjung diproses. Pengembang pun tak bisa menjelaskan alasannya. ”Mereka selalu berdalih proses di BPN (Badan Pertanahan Nasional) lama,” ujar Tedjo yang menduga penundaan proses penerbitan sertifikat ini hanya akal-akalan pengembang agar bisa terus mengangkangi pengelolaan apartemen.

Bukan hanya isu sertifikat yang dihadapi warga Kalibata City, tetapi juga munculnya P3SRS tandingan. Menurut Umi, pembentukan P3SRS tandingan itu dipelopori oleh karyawan Agung Podomoro. Ada nama Rusli Usman sebagai ketua panitia musyawarah. Rusli merupakan Manajer PT Prima Buana Internusa. ”Yang hadir tidak saya kenal dan tidak pernah saya lihat di Kalibata City,” kata Umi yang pernah menghadiri pembentukan P3SRS versi Rusli di Senayan pada 15 Mei 2015.

Tarif Listrik dan Air Lebih Mahal

Monalizar tak habis pikir mengapa sambungan listrik pada unitnya kerap diputus oleh pengelola hanya gara-gara dia menolak membayar IPL. Padahal, pemilik sekaligus penghuni unit di Kalibata City itu taat membayar tagihan listrik. ”Saya bayar otomatis pakai kartu kredit,” katanya.

Mona menolak jika tagihan listrik dikaitkan dengan IPL. Dia dan sejumlah warga lain memang memprotes besaran IPL yang ditetapkan sepihak oleh PT Prima dan tarifnya terus naik. Kini, warga Kalibata City harus membayar IPL sebesar Rp10.000 hingga Rp13.000 per meter persegi tiap bulannya. Dengan luas unit 36 meter persegi, maka tarif IPL per bulan adalah antara Rp360.000 hingga Rp468.000 atau sekitar Rp5 jutaan per tahun.

Tren seperti itu tak hanya terjadi di Kalibata City, tetapi puluhan apartemen lain di Jakarta. Warga apartemen East Park, Jakarta Timur, juga mengalami nasib serupa.

Wim Pito Sumirat, seorang penghuni East Park, mengatakan warga menolak kenaikan IPL yang ditetapkan sepihak oleh pengelola. Kebetulan pengelola East Park sama dengan Kalibata City, yakni PT Prima Buana. IPL naik dari tarif awal Rp9.500 menjadi Rp12.500 per meter persegi. ”Walaupun saya masih mampu bayar, tapi cara mereka tidak benar,” ujar Wim.

Pembentukan P3SRS di East Park juga kerap dihambat pengembang, PT Cakra Sarana Persada. Meski bersama penghuni lain, Wim beberapa kali mendatangi pengembang. Tanggapannya tetap nihil. ”Pengembang tidak kooperatif, padahal ini hak penghuni,” katanya.

Demikian pula Bastro Nugroho, warga apartemen Green Pramuka City, Jakarta Timur. Dia juga kecewa dengan sikap pengelola, PT Mitra Investama Perdana, yang ditunjuk pihak pengembang, PT Duta Paramindo Sejahtera. Pengelola menaikkan IPL secara sepihak dari Rp13.500 menjadi Rp17.000 per meter persegi. Dalam setiap kenaikan, pengelola kerap berdalih dengan alasan inflasi dan kenaikan tarif hunian.

Warga Green Pramuka, menurut Bastro, sudah berinisiatif membentuk P3SRS pada 11 Oktober 2015. Hasil musyawarah warga secara bulat memilih Widodo Iswantoro sebagai Ketua P3SRS.

Namun demikian, pengembang menolak keberadaan P3SRS tersebut, bahkan menyebutnya sebagai menyesatkan. Pengembang berdalih pembentukan P3SRS hanya dilakukan oleh segelintir warga. ”Padahal, kami punya bukti ada 600 penghuni yang membentuk P3SRS,” papar Bastro.

Bastro juga kecewa dengan pengembang yang hingga kini tak menerbitkan sertifikat kepemilikan unit. Padahal, banyak warga yang sudah melunasi pembayaran. Pengembang, kata Bastro, hanya akan memproses sertifikat setelah 17 menara yang rencananya akan dibangun di Green Pramuka rampung. ”Saat ini baru ada empat tower. Sampai kapan kalau kami harus menunggu 17 tower? Sampai kiamat?” celetuknya.

Kenaikan sepihak IPL dan sertifikat yang tak kunjung selesai hanya salah satu dampak yang diderita warga apartemen di Jakarta akibat pengelolaan yang dikuasai perusahaan afiliasi pengembang. Komersialisasi fasilitas bersama pun terjadi secara masif. Bahkan, pengelola yang merupakan kepanjangan tangan pengembang menetapkan tarif listrik dan air jauh lebih mahal daripada yang ditetapkan pemerintah.
***

PT PRIMA Buana Internusa tidak ingin menanggapi detail soal keluhan warga Kalibata City dan East Park. Juru bicara Prima, Tommy M Gobel, mengatakan perusahaan itu hanya menjalankan kontrak yang diteken bersama dengan P3SRS sementara.

Ketika ditanya tentang peran orangorang Prima sendiri dalam menciptakan P3SRS tandingan, Tommy mengatakan, ”Kami tak bisa menjawab itu. Pokoknya, PT Prima diminta P3SRS untuk mengelola apartemen.”

Sementara itu, Meli Budiastuti mengatakan pemerintah daerah tak bisa berbuat lebih jauh terkait sengkarut pengelolaan rumah susun komersial. ”Kami hanya bisa memediasi. Kewenangan kami hanya sampai di situ,” katanya. ”Jika mereka masih bersengketa, kami sarankan ke pengadilan saja,” katanya. Sejauh ini, warga Kalibata City dan East Park baru mengadukan persoalan mereka ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di bawah Dinas Perdagangan Jakarta. Hasilnya jauh dari harapan. Dalam setiap mediasi di BPSK, pengembang dan pengelola kompak tak bersedia menempuh cara penyelesaian ini.

Meski demikian, mediasi BPSK mengungkap fakta lain. Pengelola yang ditunjuk pengembang, seperti PT Prima—kerap dikenal juga dengan nama Inner City Management— ternyata tak mengantongi izin pengelolaan dari Gubernur DKI Jakarta sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang. ”Ketika ditanya itu, pengelola diam seribu bahasa,” ujar Wim. Sementara itu, Tedjo kecewa dengan sikap Dinas Perumahan Jakarta. Sebagai pembina rumah susun di Jakarta, menurut Tedjo, seharusnya Pemerintah DKI Jakarta tak hanya menjadi negosiator antara warga dan pengembang, tetapi juga pengambil keputusan.

Dia juga menduga pengembang bersikukuh mempertahankan pengelolaan karena ingin memburu profit yang tidak kecil. Warga Kalibata City, kata Tedjo, menghitung setidaknya PT Prima Buana bisa meraup Rp70 miliar hingga Rp80 miliar per tahun dari pengelolaan Kalibata City.

Dugaan Tedjo cukup beralasan. Pada Oktober 2015, P3SRS Kalibata City bentukan pengembang menggugat beberapa pasal terkait P3SRS dan hak pengelolaan dalam Undang-Undang Rumah Susun kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, mereka meminta Mahkamah mengubah ketentuan masa transisi dari satu tahun menjadi tiga tahun. Penyerahan hak pengelolaan pun, menurut gugatan itu, baru bisa dilakukan jika sudah terjadi penyerahan yuridis berupa terbitnya sertifikat hak milik.

Uniknya, ketika menanggapi gugatan itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo berpandangan bahwa dalam wilayah hukum privat, penyerahan sertifikat bukan menjadi syarat sahnya jual beli. ”(Sertifikat) Itu hanya perbuatan yang sifatnya asesor,” kata Suhartoyo. Suhartoyo juga berpendapat, jika pengertian penyerahan ditafsirkan sebagai penyerahan sertifikat, apalagi ingin masa transisi ingin diperpanjang tiga tahun, pembeli unit apartemen akan semakin dirugikan. ”Kasihan nanti. Apa enggak tambah sengsara itu pembeli?” ucapnya.

  • Irman Abdurrahman, Ferdi Christian, dan Fikri Kurniawan

 

HLM 86-90 SINDOWEEKLY 09-V INDONESIA-page-005

Facebooktwittermail
Republika.co.id: Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas

Republika.co.id: Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas

Acara softlaunching portal KalibataCity.or.id diliput oleh portal berita nasional Republika.co.id (Edisi: Selasa, 12 April 2016) pada artikel dengan judul “Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas” yang bisa diakses pada tautan ini. Berikut adalah kutipan beritanya:

Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas
Red: Hazliansyah
republika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memanfaatkan ajang Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) akhir pekan kemarin, Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) berkumpul guna mempromosikan peran aktif warga dalam memerangi kriminalitas di rumah susun.

Dalam kesempatan itu juga diluncurkan secara resmi website KalibataCity.or.id sebagai pelengkap dari seluruh media yang dimiliki KWKC.

Sandi Edison, Ketua KWKC mengatakan, masih teringat jelas di benak warga sejumlah tindakan kekerasan juga kriminalitas yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Sayangnya, dengan maraknya peristiwa kriminalitas yang terjadi tidak membuat pihak pengelola melakukan upaya berarti melakukan tindak pencegahan maupun penanganan.

Hal inilah yang menjadi latar warga menghimpun diri dan terus aktif dalam komunitas guna memerangi berbagai bentuk kriminalitas secara swakarsa dan swadaya.

“Karena perasaan senasib inilah, kami warga satu tower atau antartower berusaha untuk berperan ajtif memberikan kontribusi bagi perbaikan-perbaikan di lingkungan kami,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4).

Selain itu Sandi mengatakan, pihaknya selalu mendukung dan mendorong pemerintah untuk hadir dan turun tangan melakukan berbagai investasi guna menjaga lingkungan rusun dari berbagai niat dan tindak kejahatan.

Sandi menambahkan, program rumah susun sederhana milik (rusunami) adalah solusi hunian dari pemerintah bagi masyarakat perkotaan berpenghasilan menengah ke bawah yang dianggap tepat. Namun memindahkan manusia dari rumah tapak ke hunian vertikal saja tidak cukup.

Hendaknya pemerintah juga memperhatikan aspek sosial pemilik dan penghuninya. Antara lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi layaknya masyarakat yang tinggal di rumah tapak.

“Pengembang atau pengelola yang mengabaikan bahkan melanggar hak-hak warga hendaknya juga ditegur dan diberikan sanksi supaya ada efek jera. Oleh karena pelanggaran dan berbagai dugaan penyimpangan oleh pengembang atau pengelola tersebut, jangan lantas menghapus program rusunaminya. Namun hendaknya program ini dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi pemerintah bisa belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak,” kata dia.

Facebooktwittermail
Dokumentasi launching Portal KalibataCity.or.id pada CFD 10 April 2016

Dokumentasi launching Portal KalibataCity.or.id pada CFD 10 April 2016

Berikut adalah dokumentasi video & foto acara launching KalibataCity.or.id pada CFD 10 April 2016 di Jl. Sudirman, Jakarta.

Dokumentasi Video:

Dokumentasi Foto:

2016-04-10 09.02.52 DSC06515
2016-04-10 09.02.52 DSC06515
« 1 of 239 »

Facebooktwittermail