Browsed by
Tag: Agung Podomoro

Siaran Pers KWKC – 8 April 2016

Siaran Pers KWKC – 8 April 2016

Aksi Damai Kalibata City Bersama 36 Rumah Susun se-DKI Jakarta di KPK Sekaligus Pengaduan Dugaan Korupsi Rusun

Jakarta, 8 April 2016 – Siaran pers KWKC 2 April lalu http://bit.ly/1ViR99E yang menceritakan kegembiraan warga Kalibata City atas tertangkapnya Presdir Agung Podomoro rupanya menularkan kegembiraan juga ke rusun lainnya. Kegembiraan yang secara cepat berubah menjadi energi baru untuk bersama-sama bangkit dan berjuang kembali. Para pegiat rusun yang juga tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menjadikan momentum tersebut sebagai media untuk mengungkap dugaan korupsi rusun ke publik secara luas. Gayungpun tersambut, hari ini sebanyak 36 rusun bergabung untuk melakukan aksi damai bersama-sama sekaligus menyampaikan pengaduan berikut bukti-bukti pendukung ke KPK.

Ade Tedjo, Ketua PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) versi warga sekaligus koordinator rombongan dari Kalibata City menjelaskan

“Kami akan memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin dengan melakukan konsolidasi intensif dengan berbagai pihak yang berkepentingan”

Ade Tedjo menambahkan

“Aksi damai ke KPK adalah pintu masuk untuk membuat publik cukup aware bahwa terdapat persoalan pelik di rusun yang diduga menyangkut korupsi dalam berbagai bentuk oleh pengembang dan dugaan suap dan gratifikasi kepada pejabat publik dengan berbagai modus”

“Tulisan yang ada dalam spanduk-spanduk yang kami bawa ini adalah materi aksi damai kami tahun lalu di Kalibata City, artinya dari tahun lalu sampai sekarang, kami masih mengalami ketidakadilan, bahkan lebih parah padahal warga sudah berjuang sejak 2011”

Tedjo, panggilan akrabnya, melanjutkan

“Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya para pemilik yang sekaligus menjadi penghuni rusun hingga hari ini”

Dugaan korupsi dan suap tersebut indikasinya sangat kuat, Bambang S, juru bicara KWKC menjelaskan

“Dari kasus penyuapan oleh AWJ ini, pihak berwenang maupun publik tentunya menjadi lebih paham bagaimana tradisi Agung Podomoro dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Misalnya praktik-praktik yang bisa kita evaluasi bersama seperti bagaimana mungkin pengembang bisa menjual sebelum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diurus dan belum ada bangunan fisiknya. Lalu bisa membangun tanpa IMB dan persyaratan lainnya. Kemudian bisa menyerahkan satuan rumah susun (sarusun) sebelum ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF)”

Bambang melanjutkan

“Nah, dari sini publik nampaknya sudah bisa menduga-duga bagaimana mungkin semua itu dapat dilakukan jika tidak ada perlindungan dari pejabat terkait? Lalu mengapa pejabat terkait tutup mata atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut?”

Wewen Zie, juru bicara lainnya mengungkapkan

“Tidak ada laporan keuangan yang diaudit dan transparan atas iuran pemeliharaan lingkungan dan sinking fund yang dihimpun dari warga membuat kami khawatir ada penyelewengan dalam berbagai bentuk termasuk dugaan penggelapan.”

Wewen menambahkan,

“Juga banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kalibata City yang dikomersialkan tanpa ada laporan dari pengelola. Ini merupakan pelanggaran dari hak warga dan juga pelanggaran ketentuan perundang-undangan.”

“Semua persoalan di atas telah dilaporkan ke Pemprov DKI, namun hingga hari ini belum ada tindakan nyata.”

Wewen menambahkan

“UU 20/2011 tentang Rumah Susun menyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan rumah susun dilaksanakan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yakni oleh Gubernur pada tingkat provinsi (ayat 2 huruf b). Oleh karena itu, Gubernur hendaknya tidak mendiamkan permasalahan-permasalahan tersebut berlarut-larut.”

Aksi damai ini dihadiri oleh rusun se-DKI antara lain: Maple Park, East Park, Green Pramuka City, Bellezza, Menara Cawang, Gading Nias Residence, Palace residences, Gading Mediteranian, Palace, Menara Latumeten, Pancoran River Side, Kalibata City, Kenari Mas, Mediterania Marina Ancol, The Lavande Residences, Thamrin city, Pakubuwono, Bintaro Park View, Mediterania Gajah Mada, Green Park view, MEDITERANIA Bloulevard, SAHID, GREEN Bay, Pluit Sea view, Mangga 2 court, Mangga 2 square, Ltc glodok, Teluk intan, The mansion at kemang, Permata Mediterania, Hayam Wuruk, Gading Icon, Graha Cempaka Mas, Mangga 2 Mall, ITC Roxy, Gading Resort/MoI.

Materi siaran pers ini dapat diunduh terlampir atau di sini https://drive.google.com/file/d/0ByJQPCZDvcEkWXdraEdRWGdhM00/view?usp=sharing

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:
Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637, dan Umi Hanik 0817847653.

Lampiran File:
Siaran Pers – Untuk Diterbitkan Segera Kalibata City Aksi Damai ke KPK bersama 31 rusun se DKI Jakarta

Facebooktwittermail
Siaran Pers KWKC – 2 April 2016

Siaran Pers KWKC – 2 April 2016

Tertangkapnya Presdir Agung Podomoro oleh KPK Disambut Gembira dan menjadi Harapan Baru bagi Perjuangan Panjang Warga Kalibata City

Jakarta, 2 April 2016 – Every cloud has a silver lining, demikian mungkin pernyataan yang tepat untuk mengungkapkan kegembiraan warga Kalibata City atas penetapan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dilansir oleh koran nasional http://bit.ly/1RROmC2 kemarin. Penetapan status tersangka tersebut menjadi momentum sekaligus membuka harapan baru bagi warga untuk melanjutkan kembali perjuangan yang sempat lesu akibat dihantam oleh berbagai intimidasi, kekerasan, kriminalisasi hukum, serta mentalnya berbagai upaya pengaduan melalui jalur-jalur formal ke berbagai lembaga pemerintahan maupun non serta ke kepolisian.

“Memang kasus yang kita hadapi berbeda, tapi pelaku dibalik ketidakadilan yang menimpa kita sama. Jadi karena perasaan senasib tersebut kami juga bersuka cita dan mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang selama ini berjuang menolak reklamasi teluk Jakarta”

Wewen Zie salah satu juru bicara KWKC melanjutkan

“Keadilan itu ada asal diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Saya memang sempat terpukul waktu tahun lalu sekitar bulan September 2015 dipanggil polda untuk kasus pelanggaran ITE. Tapi upaya kriminalisasi hukum ini tidak mematikan semangat perjuangan saya untuk menuntut keadilan. Sebagaimana kasus teluk Jakarta yang membuka mata kita, saya berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi para pihak terkait penyelenggaraan rusun oleh Agung Podomoro. Negara harus hadir dan turun tangan karena permasalahan yang dihadapi warga rusun akibat kesewenang-wenangan pengelola/pengembang ini nyata-nyata terjadi di Kalibata City”

Negara diharapkan turun tangan dan menindak tegas berbagai indikasi pelanggaran hukum oleh anak usaha Agung Podomoro yang berakibat buruk pada para pemilik/penghuni satuan rumah susun selaku konsumen. Bambang selaku Pembina PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) Kalibata City versi warga mengungkapkan

“Dari kasus penyuapan oleh AWJ ini, pihak berwenang maupun publik tentunya menjadi lebih paham bagaimana tradisi mereka dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Misalnya praktik-praktik yang bisa kita evaluasi bersama seperti bagaimana mungkin pengembang bisa menjual sebelum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diurus dan belum ada bangunan fisiknya. Lalu bisa membangun tanpa IMB dan persyaratan lainnya. Kemudian bisa menyerahkan satuan rumah susun (sarusun) sebelum ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF)”

Bambang melanjutkan

“Nah, dari sini publik nampaknya sudah bisa menduga-duga bagaimana mungkin semua itu dapat dilakukan jika tidak ada perlindungan dari pejabat terkait? Lalu mengapa pejabat terkait tutup mata atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut?”

Warga Kalibata City berharap, terungkapnya kasus penyuapan oleh elite Agung Podomoro tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri semua dugaan-dugaan penyuapan oleh Agung Podomoro yang tidak terbatas pada proyek reklamasi Teluk Jakarta, tetapi juga atas proyek yang lain termasuk kemungkinan adanya dugaan penyuapan maupun gratifikasi terkait pelanggaran-pelanggaran proyek rusun Kalibata City maupun proyek rusun lainnya kepada aparatur yang tengah menjabat.

Umi Hanik, juru bicara KWKC lainnya menjelaskan

“UU 20/2011 tentang Rumah Susun menyatakan dengan jelas bahwa penyelenggaraan rumah susun pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yakni oleh Gubernur pada tingkat provinsi (ayat 2 huruf b)”

Umi melanjutkan

“Gubernur dalam melakukan peran pembinaannya diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan (pasal 6 ayat 1). Untuk pengawasan, kewenangan ini meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi (pasal 10)”

lalu tambahnya

“Sementara pengendalian ini mencakup tahap pengelolaan rusun yang meliputi pengawasan pembentukan PPPSRS dan pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (pasal 70 ayat 5 huruf a dan b)”

Umi mengakhiri penjelasannya dengan tiga pertanyaan

“Sudahkah Gubernur DKI menjalankan peran ini? Kemana saja Gubernur selama mendapatkan laporan-laporan pengaduan dari warga rusun Kalibata City dan se-DKI tentang dugaan dan berbagai indikasi pelanggaran UU 20/2011 oleh pengembang/pengelola rusun? Mengapa pengaduan-pengaduan warga rusun didiamkan?”

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:
Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637 dan Umi Hanik 0817847653.

Facebooktwittermail