Browsed by
Tag: DKI

Siaran Pers KWKC – 10 April 2016

Siaran Pers KWKC – 10 April 2016

Warga KalibataCity Luncurkan Website KalibataCity.Or.Id dan Promosikan Peran Aktif Warga untuk Perangi Kriminalitas Rusun dalam Car Free Day

Jakarta, 10 April 2016 – Akhir Februari lalu warga Kalibata City dikejutkan dengan peristiwa penangkapan bandar narkoba oleh ratusan aparat yang mengepung, menyisir, dan memaksa masuk unit-unit sarusun yang dimuat dalam materi siaran pers berikut http://bit.ly/1QNK8xH. Warga tentu belum lupa juga dengan tragedi pembunuhan dalam waktu yang berdekatan di Tower Borneo dan Ebony beberapa tahun lalu. Bahkan bagi sebagian warga, kejadian tersebut menyisakan trauma tersendiri hingga sekarang. Kemudian sekitar Maret 2015, peristiwa penangkapan jaringan prostitusi online di Tower Jasmine dan Herbras yang cukup menghebohkan, dan peristiwa kriminal lainnya seperti seringnya kejadian pencongkelan unit, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pencurian oleh penyewa, penipuan sewa-menyewa unit, imigran gelap, pelecehan seksual, penipuan konsumen, jaringan prostitusi dan narkoba yang diyakini warga masih menggurita di Kalibata City, dll.
Maraknya peristiwa kriminalitas di rumah susun seperti dicontohkan di atas, sayangnya TIDAK membuat pihak pengelola berubah dan melakukan upaya berarti untuk melakukan tindak pencegahan maupun penanganan. Mandulnya pengelola dari waktu ke waktu ini menjadi salah satu motivasi warga untuk menghimpun diri dan terus aktif dalam Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) guna memerangi berbagai bentuk kriminalitas di lingkungannya secara swakarsa dan swadaya. Sandi Edison ketua KWKC menyampaikan keterangannya

“Karena perasaan senasib inilah, kami warga setower maupun antar tower berusaha untuk berperan aktif memberikan kontribusi bagi perbaikan-perbaikan di lingkungan kami. Selain itu kami juga mendukung dan mendorong pemerintah untuk hadir dan turun tangan melakukan berbagai intervensi guna menjaga lingkungan rusun dari berbagai niat dan tindak kejahatan”.

Sandi menambahkan

“Program rumah susun sederhana milik (rusunami) adalah solusi hunian dari pemerintah bagi masyarakat perkotaan berpenghasilan menengah ke bawah yang dianggap tepat. Namun memindahkan manusia dari rumah tapak ke hunian vertikal saja tidak cukup. Hendaknya pemerintah juga memperhatikan aspek sosial pemilik dan penghuninya antara lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi layaknya masyarakat yang tinggal di rumah tapak”

lanjutnya

“Pengembang/pengelola yang mengabaikan bahkan melanggar hak-hak warga hendaknya juga ditegur dan diberikan sanksi supaya ada efek jera. Oleh karena pelanggaran dan berbagai dugaan penyimpangan oleh pengembang/pengelola tersebut, jangan lantas menghapus program rusunaminya. Namun hendaknya program ini dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi pemerintah bisa belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak”

Bambang RS, Pembina Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) versi warga sekaligus anggota panitia persiapan pembentukan RT/RW dari unsur warga menyampaikan pemikirannya

“PPPSRS yang diharapkan menjadi wadah aspirasi warga rusun umumnya masih dikuasai pengembang sehingga tidak mampu menjalankan perannya. RT/RW sebagai pilar Negara untuk kependudukan adalah lembaga penyeimbang dan sekaligus harapan terakhir warga untuk saluran aspirasi perbaikan-perbaikan lingkungan rusun yang kami harap tidak dikooptasi pula oleh pengembang”

Bambang melanjutkan

“Ikhtiar untuk membentuk RT/RW ini sudah kami lakukan sejak 2011, yakni satu tahun sejak banyaknya persoalan setelah serah terima pertama, namun hingga saat ini belum bisa diwujudkan meskipun kemudian pemerintah dua minggu lalu mengakomodasi dengan membentuk care taker RT/RW dari unsur PNS. Care taker ini akan bekerja hingga warga siap untuk melakukan pemilihan RT/RW dari, oleh, untuk warga”

“Saya dan istri antusias ikut kegiatan car free day bersama KWKC ini dengan harapan publik dapat menaruh perhatian”

Aenudin Purwadiningrat, tokoh pemuda sekaligus pemilik/penghuni dari Tower Nusa Indah menjelaskan alasan partisipasinya dalam car free day

“Warga rusun warga DKI juga lho yang perlu mendapat perhatian dan sentuhan pemerintah juga. Sudah cukup lelah kami mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dari pengelola/pengembang. Jangan tambah penderitaan kami dengan pemerintah yang abai dan mengacuhkan segala pengaduan kami”

Aen – panggilan akrabnya – melanjutkan

“Selain itu kami memakai kaos biru bertuliskan TURN BACK CRIME karena kami sangat mendukung program kepolisian guna mengkampanyekan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melawan kejahatan terorganisir di sekeliling kami”

Senada dengan Aen, Chita Manoppo, tokoh wanita dari Tower Herbras menyampaikan pendapatnya

“Saya sengaja mengajak suami untuk ikut meramaikan kegiatan KWKC dalam car free day kali ini karena kami ingin di dengar. Publik harus tahu bahwa saat ini warga rusun adalah warga minoritas yang hak-haknya terpinggirkan. Sudah saatnya pemerintah turun tangan”.

Selain berbagai tujuan yang dijelaskan oleh kedua tokoh warga tersebut, kegiatan KWKC dalam car free day perdana hari ini adalah untuk menjalin silaturrahmi dan keakraban antar warga sekaligus dengan maksud untuk meluncurkan website resmi KWKC http://kalibatacity.or.id . Website ini dibangun dari, oleh, untuk warga sebagai media pelengkap dari seluruh media KWKC yang ada dengan harapan suara warga rusun khususnya warga Kalibata City makin didengar.

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:
Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637, dan Umi Hanik 0817847653.

Facebooktwittermail
Siaran Pers KWKC – 8 April 2016

Siaran Pers KWKC – 8 April 2016

Aksi Damai Kalibata City Bersama 36 Rumah Susun se-DKI Jakarta di KPK Sekaligus Pengaduan Dugaan Korupsi Rusun

Jakarta, 8 April 2016 – Siaran pers KWKC 2 April lalu http://bit.ly/1ViR99E yang menceritakan kegembiraan warga Kalibata City atas tertangkapnya Presdir Agung Podomoro rupanya menularkan kegembiraan juga ke rusun lainnya. Kegembiraan yang secara cepat berubah menjadi energi baru untuk bersama-sama bangkit dan berjuang kembali. Para pegiat rusun yang juga tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menjadikan momentum tersebut sebagai media untuk mengungkap dugaan korupsi rusun ke publik secara luas. Gayungpun tersambut, hari ini sebanyak 36 rusun bergabung untuk melakukan aksi damai bersama-sama sekaligus menyampaikan pengaduan berikut bukti-bukti pendukung ke KPK.

Ade Tedjo, Ketua PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) versi warga sekaligus koordinator rombongan dari Kalibata City menjelaskan

“Kami akan memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin dengan melakukan konsolidasi intensif dengan berbagai pihak yang berkepentingan”

Ade Tedjo menambahkan

“Aksi damai ke KPK adalah pintu masuk untuk membuat publik cukup aware bahwa terdapat persoalan pelik di rusun yang diduga menyangkut korupsi dalam berbagai bentuk oleh pengembang dan dugaan suap dan gratifikasi kepada pejabat publik dengan berbagai modus”

“Tulisan yang ada dalam spanduk-spanduk yang kami bawa ini adalah materi aksi damai kami tahun lalu di Kalibata City, artinya dari tahun lalu sampai sekarang, kami masih mengalami ketidakadilan, bahkan lebih parah padahal warga sudah berjuang sejak 2011”

Tedjo, panggilan akrabnya, melanjutkan

“Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya para pemilik yang sekaligus menjadi penghuni rusun hingga hari ini”

Dugaan korupsi dan suap tersebut indikasinya sangat kuat, Bambang S, juru bicara KWKC menjelaskan

“Dari kasus penyuapan oleh AWJ ini, pihak berwenang maupun publik tentunya menjadi lebih paham bagaimana tradisi Agung Podomoro dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Misalnya praktik-praktik yang bisa kita evaluasi bersama seperti bagaimana mungkin pengembang bisa menjual sebelum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diurus dan belum ada bangunan fisiknya. Lalu bisa membangun tanpa IMB dan persyaratan lainnya. Kemudian bisa menyerahkan satuan rumah susun (sarusun) sebelum ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF)”

Bambang melanjutkan

“Nah, dari sini publik nampaknya sudah bisa menduga-duga bagaimana mungkin semua itu dapat dilakukan jika tidak ada perlindungan dari pejabat terkait? Lalu mengapa pejabat terkait tutup mata atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut?”

Wewen Zie, juru bicara lainnya mengungkapkan

“Tidak ada laporan keuangan yang diaudit dan transparan atas iuran pemeliharaan lingkungan dan sinking fund yang dihimpun dari warga membuat kami khawatir ada penyelewengan dalam berbagai bentuk termasuk dugaan penggelapan.”

Wewen menambahkan,

“Juga banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kalibata City yang dikomersialkan tanpa ada laporan dari pengelola. Ini merupakan pelanggaran dari hak warga dan juga pelanggaran ketentuan perundang-undangan.”

“Semua persoalan di atas telah dilaporkan ke Pemprov DKI, namun hingga hari ini belum ada tindakan nyata.”

Wewen menambahkan

“UU 20/2011 tentang Rumah Susun menyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan rumah susun dilaksanakan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yakni oleh Gubernur pada tingkat provinsi (ayat 2 huruf b). Oleh karena itu, Gubernur hendaknya tidak mendiamkan permasalahan-permasalahan tersebut berlarut-larut.”

Aksi damai ini dihadiri oleh rusun se-DKI antara lain: Maple Park, East Park, Green Pramuka City, Bellezza, Menara Cawang, Gading Nias Residence, Palace residences, Gading Mediteranian, Palace, Menara Latumeten, Pancoran River Side, Kalibata City, Kenari Mas, Mediterania Marina Ancol, The Lavande Residences, Thamrin city, Pakubuwono, Bintaro Park View, Mediterania Gajah Mada, Green Park view, MEDITERANIA Bloulevard, SAHID, GREEN Bay, Pluit Sea view, Mangga 2 court, Mangga 2 square, Ltc glodok, Teluk intan, The mansion at kemang, Permata Mediterania, Hayam Wuruk, Gading Icon, Graha Cempaka Mas, Mangga 2 Mall, ITC Roxy, Gading Resort/MoI.

Materi siaran pers ini dapat diunduh terlampir atau di sini https://drive.google.com/file/d/0ByJQPCZDvcEkWXdraEdRWGdhM00/view?usp=sharing

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:
Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637, dan Umi Hanik 0817847653.

Lampiran File:
Siaran Pers – Untuk Diterbitkan Segera Kalibata City Aksi Damai ke KPK bersama 31 rusun se DKI Jakarta

Facebooktwittermail