Browsed by
Tag: Kalibata City

Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com memuat berita terkait penolakan warga kalibata city atas penagihan biaya kelangkaan air oleh Badan Pengelola (BP) pada artikel berjudul Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI yang dapat diakses pada tautan ini. Berikut adalah cuplikan beritanya:

DKI JAKARTA  

protes biaya kelangkaan air warga kalibata city datangi dinas perumahan dki

Megapolitanpos.com: Puluhan warga Kalibata City pada hari Jumat, 9 September 2016 sejak pagi mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Warga Kalibata City ini berasal dari perwakilan 18 tower Kalibata City. Mereka memprotes biaya kelangkaan air yang dikenakan pengelola Kalibata City kepada warga. Ada warga yang terkena tagihan kelangkaan air sebesar Rp. 14 juta. Banyak warga lain yang terkena lebih dari Rp. 3 juta.

Hal itu karena tagihan dihitung secara surut mulai Januari 2015 tanpa musyawarah sebelumnya dengan warga. Pengelola hanya melakukan pertemuan dengan segelintir pengurus P3SRS bentukan pengelola yang diketuai Andi Setiyawan. Surat keputusan biaya kelangkaan air ditandatangani oleh PPRS Sementara yakni Indra Widjaja Antono serta Budi Yanto Lusli dan P3SRS bentukan pengelola yakni Andi Setiyawan dan Khairul Aldes. Kedua institusi ini tidak punya kekuatan hukum karena dalam UU No. 20/2011, PPRS Sementara tidak dikenal dan P3SRS harus disahkan dahulu oleh Gubernur DKI sebelum berhak mengelola. Di Kalibata City terdapat 2 P3SRS yang sama-sama belum disahkan oleh Gubernur DKI. Pertama, dibentuk oleh pengelola, sementara kedua dibentuk oleh warga.

Pagi tadi, mulai pukul 09.00 WIB berlangsung pembahasan masalah Kelangkaan Air Kalibata City di kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, pertemuan ini melibatkan Dinas-Dinas terkait, developer Kalibata City yakni PT. Pradani Sukses Abadi yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Agung Podomoro Group, serta kedua Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) di Kalibata City. Pengelola beralasan bahwa kelangkaan air ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dari Palyja. Namun, juru bicara Palyja telah menyatakan bahwa tidak ada kekurangan pasokan dan pasokan sudah sesuai dengan permintaan. Kasus kelangkaan air ini makin meruncingkan perselisihan antara P3SRS bentukan Pengelola dengan P3SRS bentukan warga yang diketuai Ade Tedjo Sukmono.

P3SRS warga bersikeras menolak biaya kelangkaan air karena dari pertemuan dengan pengelola Kalibata City pada tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kenyataan bahwa kelangkaan air sebenarnya merupakan akibat kesalahan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak developer. Akibat kesalahan tersebut, puluhan miliar uang warga untuk pemeliharaan Kalibata City hilang karena digunakan untuk membeli air melalui mobil tangki. Warga memiliki bukti rekaman video lengkap pertemuan tersebut.

P3SRS warga menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana teknis Kalibata City dan audit keuangan Kalibata City mengingat jumlah uang warga yang disalurkan untuk pemeliharaan selama ini sudah mencapai ratusan miliar jumlahnya. Warga mempertanyakan apabila sesuai pengakuan pengelola kelangkaan air terjadi sejak 2013, maka kenapa pengelola tidak pernah bermusyawarah dengan warga untuk mencari solusinya, tetapi langsung membeli air dari mobil tangki.

Warga, mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan antara perusahaan mobil tangki dengan pengelola sehingga pengelola memilih untuk memasok air dengan mobil tangki tanpa audit. Warga cemas apabila tagihan yang memberatkan ini tidak dibayar maka akan mengakibatkan air dan listrik mereka diputus oleh pengelola. Ratusan warga telah menandatangani surat pernyataan penolakan biaya kelangkaan air serta memberikan kuasa kepada P3SRS bentukan warga untuk melakukan seluruh tindakan hukum yang diperlukan.

Walaupun sebagian warga mendapat SMS dari pengelola yang menyatakan biaya kelangkaan air belum diberlakukan bulan September ini, warga khawatir biaya itu akan tetap muncul atau disisipkan secara tersembunyi dalam tagihan kepada warga karena tidak ada pengumuman resmi bahwa biaya kelangkaan air telah dicabut secara permanen. “Kelangkaan air hanyalah satu dari sekian banyak masalah di Kalibata City. Sebelumnya Pengelola terancam dicabut izinnya oleh Pemerintah karena tidak adanya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Bukan hanya itu, permasalahan sertifikat sampai sekarang belum didapatkan oleh warga, padahal sudah lebih dari 6 tahun sejak serah terima.” Ungkap pengakuan salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

 

Facebooktwittermail
[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

Jakarta – Ratusan warga penghuni dan pemilik apartemen Kalibata City melakukan aksi damai menolak tagihan kelangkaan air. Aksi damai ini dilakukan dengan berjalan kaki di kompleks apartemen pada Minggu pagi (4/9). Menurut ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susuh (P3SRS) Ade Tedjo tagihan yang dikeluarkan oleh pengelola tidak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak masuk akal. “Apa dasarnya pengelola menarik biaya kelangkaan yang mundur 20 bulan lalu tapi baru sekarang ditagih?”

Selaku ketua P3SRS yang dipilih oleh warga, Ade Tedjo menghimbau agar para pemilik dan penghuni apartemen Kalibata City tidak membayar tagihan kelangkaan air.

Besaran tagihan tagihan kelangkaan air bervariasi. Shanty seorang pemilik unit mengaku ditagih sebesar 3.6 juta rupiah dan harus dilunasi dalam waktu 9 bulan. Tagihan ini diluar biaya air dan listrik setiap bulan yang berkisar 700ribu. “Bulan September ini tagihan listrik air sebesar satu juta. Ini sangat memberatkan”. Bila tidak melunasi dalam jangka tiga bulan maka akan ada tindakan pemutusan dari pengelola, keluh Shanty.

Flora, pemilik yang baru membeli unit tiga bulan lalu juga ditagih biaya yang tidak pernah ia gunakan sama sekali. ” Saya sudah datang ke CS (customer service) tapi tidak ada penjelasan sama sekali”. “Tidak pernah pakai air, saya baru masuk 3 bulan tapi kok ditagih air 20 bulan lalu.”

Karena itulah, para penghuni yang tergabung dalam P3SRS versi warga melakukan aksi damai. Dalam waktu dekat, perwakilan warga akan melayangkan gugatan hukum.

Ade Tedjo meminta para warga untuk bersatu dan tidak takut dengan gerakan ini. “Bila ada warga yang mengalami pemutusan listrik atau air, tolong segera kabari pengurus, kita pasti bersolidaritas dan memberi bantuan.” tegas Ade Tedjo dalam orasinya.

Dalam aksi ini, ratusan warga menandatangani surat penolakan biaya kelangkaan air. Surat ini ditujukan kepada Badan Pengelola yang selama ini dinilai tidak transparan dalam mengelola apartemen Kalibata City.

Contact Person:
+62 811-843-263
+62 855-8876-000

Facebooktwittermail
Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Biaya “Kelangkaan Air” Kalibata City Tidak Mempunyai Dasar Hukum karena:

  1. Ditetapkan oleh PPRS Sementara (Indra Widjaja dan Budi Yanto Lusli) yang seharusnya sudah dibubarkan karena sudah lebih dari 1 tahun sejak serah terima unit pertama;
  2. P3SRS bentukan Pengelola/Pengembang (Andi Setiawan & Khairul Aldez) tidak punya kekuatan hukum karena ada dualisme kepengurusan P3SRS (Ketua P3SRS versi warga Sdr. Ade Tedjo) di Kalibata City dan keduanya belum mendapatkan pengesahan oleh Gubernur DKI;
  3. Tidak ada sosialisasi dan dialog dengan warga yang mendahului pembuatan keputusan, yang secara hukum harus dilakukan mengingat P3SRS yang tercantum di dalam surat pengumuman tidak punya kekuatan hukum
  4. Keputusan diambil tanggal 22 Agustus dan langsung berlaku pada 1 September, sangat mendadak sehingga warga tak dapat bersiap;
  5. Secara hukum perundang-undangan di Indonesia, “biaya kelangkaan” tidak memiliki dasar hukum;
  6. Diberlakukan secara surut, dari Januari 2015, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan seluruh warga pada Desember 2014 atau lebih dini. Tanpa kesepakatan pada Desember 2014, maka keputusan sepihak yang diambil pada Agustus 2016 sama dengan menagih secara paksa atau pemerasan;
  7. Terjadi penggelapan fakta karena mengaku sumber kelangkaan adalah kurangnya pasokan Palyja, tetapi Palyja secara resmi telah membantah ada kelangkaan. Palyja menyatakan telah memasok air ke Kalcit sesuai dengan permintaan Pengelola;
  8. Tidak ada bukti bahwa biaya dihitung benar-benar hanya berdasar pemakaian warga, sehingga ada kemungkinan pemakaian oleh Mall/area yang dikomersilkan oleh pengelola dibebankan biayanya kepada warga;
  9. Tidak ada laporan keuangan transparan diaudit yang ditunjukkan ke warga sehingga tidak ada bukti bahwa Kalcit memang defisit. Ada DUGAAN korupsi;
  10. Ada dugaan Pengelola sengaja mengulur permasalahan air di Kalibata City yang berlangsung sejak lama namun tidak segera mereka selesaikan karena mungkin menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tidak pernah diketahui ada tender terhadap perusahaan pemasok air dengan truk tangki sehingga tidak diketahui apakah ada konflik kepentingan di sana. Dan tidak pernah ada audit berapa sebenarnya yang dipasok melalui truk, berapa yang dari Palyja, dan berapa yang dari sumur bor sehingga warga tidak tahu berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk air selain berdasar pernyataan pengelola yang disampaikan tanpa ada laporan keuangan yang diaudit;
  11. Pengelola TIDAK JUJUR dengan mengatakan bahwa tagihan kelangkaan ke pada warga terbesar adalah Rp 2 juta padahal banyak warga yang terkena biaya jauh lebih besar dari itu, di atas Rp 3 juta;
  12. Pengelola mengatakan “kita harus kembalikan uang Rp 33 miliar yang kita pakai”. FAKTANYA Uang itu adalah uang milik warga. Tanpa laporan keuangan yang jelas, tidak ada bukti untuk apa uang itu dipakai untuk apa saja. Uang warga hilang, dan yang mengganti justru warga sendiri, sungguh logika yang aneh dan merugikan warga;
  13. Pengelola terancam dicabut izinnya dalam waktu dekat ini oleh Pemerintah pada bulan Oktober karena menelantarkan pengelolaan limbah air sehingga dicurigai mereka kalang kabut mencari uang untuk memperbaikinya (IPAL);
  14. Pengelola menyatakan akan membangun pengolahan air yang akan mulai beroperasi bulan Desember. Pernyataan ini menyesatkan. Seharusnya, pengolahan air sudah merupakan bagian dari perencanaan dan jadi bagian dari harga unit yang dibayar warga. Bukan dibebankan lagi ke warga dan diberlakukan setelah 5 tahun sejak serah terima unit pertama pada 2010.

Karena keputusan yang TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian tidak membayar biaya kelangkaan BUKANlah suatu PELANGGARAN HUKUM

Ketua P3SRS warga,
Ade Tedjo Sukmono

Facebooktwittermail
Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) versi warga bersama Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja dengan perihal Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City. Berikut adalah isi surat tersebut:

New Doc 9_1 New Doc 9_2

Download Versi PDF: Surat Warga_Permasalahan Kelangkaan Air Kalibata City

Facebooktwittermail
Kompas.com: Keberatan Tarif Air Dinaikkan, Penghuni Apartemen Kalibata City Demo Pengelola

Kompas.com: Keberatan Tarif Air Dinaikkan, Penghuni Apartemen Kalibata City Demo Pengelola

Portal berita nasional Kompas.com edisi 27/08/2016 meliput protes warga Kalibata City dalam artikel berjudul Keberatan Tarif Air Dinaikkan, Penghuni Apartemen Kalibata City Demo Pengelola (klik judul untuk melihat berita asli), berikut adalah kutipan beritanya:

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah penghuni Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, mendatangi kantor pengelola apartemen, Sabtu (27/8/2016). Mereka menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) yang mencakup kenaikan tarif air bersih.

Juru bicara para penghuni, Ade Tedjo Sukmono, mengatakan, pengelola menaikkan biaya IPL dengan alasan sebagai biaya tambahan untuk kekurangan pasokan air dari Palyja sejak Januari 2016. Padahal, kata Tedjo, Palyja sudah menyatakan gangguan pasokan hanya terjadi selama periode jelang Idul Fitri.

(Baca: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik.)

“Tidak ada aturannya kami harus membayar kekurangan listrik dan air yang sudah kami bayarkan dari 2015 sampai sekarang. Kenapa tiba-tiba dibilang ada kekurangan dari bulan Januari sampai sekarang,” kata Tedjo.

Menurut Tedjo, pengelola menaikkan biaya IPL dengan dalih telah mendapatkan persetujuan dari pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Kalibata City. Namun, Tedjo menyatakan warga tidak pernah diikutsertakan dan mengetahui proses pembentukan pengurus P3SRS.

Atas dasar itu, ia menyatakan keputusan untuk menaikkan IPL di Apartemen Kalibata City tidak sah.

“Pengelola tidak berhak membuat keputusan ini berdasarkan keputusan bersama antara PPRS sementara dan penghuni satuan rumah susun Kalibata City. Kalau mereka mengatakan ada persetujuan warga, ini tidak benar karena kepengurusannya belum disahkan,” kata Tedjo.

Penulis : Alsadad Rudi
Editor : Egidius Patnistik
Facebooktwittermail
Kompas.com: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik

Kompas.com: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik

Kompas.com edisi Rabu 24 Agustus 2016 memuat bantahan PALYJA mengenai kelangkaan pasokan air yang dijadikan alasan Badan Pengelola (BP) Kalibata City menagihkan biaya kelangkaan air dalam berita dengan judul Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik. Berikut adalah cuplikan artikel berita tersebut:

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) angkat bicara soal masalah kelangkaan air di apartemen Kalibata City. Hal ini menanggapi postingan di internet yang menyatakan terjadi kelangkaan air akibat berkurangnya pasokan air dari perusahaan air minum tersebut.

Corporate Communications and Social Responsibilities Division Head PALYJA, Meyritha Maryanie, mengatakan, memang terjadi penurunan pasokan air untuk Kalibata City akibat gangguan yang terjadi sekitar habis Idul Fitri kemarin. Namun, gangguan itu sudah diatasi saat ini.

“Memang betul gangguannya setelah habis Lebaran itu memang agak menurun tapi sejak Jumat tanggal 19 Agustus kemarin, sudah kembali normal,” kata Meyritha, saat dihubungiKompas.com, Rabu (24/8/2016).

Normalnya, Palyja memasok air sebanyak 23 liter per detik sampai 25 liter perdetik untuk Kalibata City. Namun, karena gangguan tersebut terjadi penurunan pasokan air sekitar sebulan. Meyritha belum menyebut berapa angka pasokan air ke Kalibata City saat gangguan terjadi.

“Saya enggak hafal berapa, tapi kira-kira (selama) sekitar sebulanan-lah turunnya,” ujar Meyritha.

Penyebab gangguan, kata Meyritha, lantaran terjadi pemakaian air yang banyak di kawasan TB Simatupang.

“Karena pemakaian hulunya banyak, jadi menurun. Sehingga kami upayakan kami mengatur jaringan, supaya dia (Kalibata City) bisa dapat stabil. Akhirnya Jumat tanggal 19 kemarin itu dia sudah normal,” ujarnya.

Sehingga, pihaknya kaget dengan adanya keluhan kelangkaan air seperti yang diposting di internet di situs KALIBATACITY.OR.ID dengan judul “Biaya Kelangkaan Air Membuat Warga Kalibata City Kembalu Dibuat Bingung”, yang diposting tertanggal hari ini.

“Itu kalau keluhan yang sekarang ini enggak benar, karena keluhannya itu seharusnya sebelum Jumat. Nah kami heran hari ini beredar kabar yang seperti itu kita juga kaget,” ujarnya.

Adapun soal biaya kelangkaan yang disebut diminta pengelola, hal tersebut bukan urusan Palyja.

“Jangan tanya kita, biaya kelangkaan dan sebagainya dia dengan tenan bukan kami. Dan Palyja juga tidak ada kenaikan tarif air sejak 2007. Soal itu bisa tanya ke pengelolanya,” ujar Meyritha.

Penulis : Robertus Belarminus
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Facebooktwittermail
Biaya Kelangkaan Air Membuat Warga Kalibata City Kembali Dibuat Bingung

Biaya Kelangkaan Air Membuat Warga Kalibata City Kembali Dibuat Bingung

Warga Kalibata City kembali diresahkan dengan tindakan sepihak dari Badan Pengelola (BP) Kalibata City, setelah berbagai macam permasalahan yang belum kunjung selesai seperti kepengurusan P3SRS, pengelolaan parkir, IPAL, kerusakan lift, kenaikan IPL/SF sepihak, masalah kependudukan, dll, kini warga kembali dibuat bingung dengan adanya keputusan BP yang dinilai tidak melibatkan warga yaitu adanya biaya kelangkaan air pada tagihan IPL/bulanan warga.

Rencana kenaikan ini diketahui oleh sebagian warga pada 23 Agustus 2016 melalui SMS yang mengatasnamakan BP dengan isi seperti berikut:

Kpd. Yth Bapak/Ibu Fulan/21/XX Dikarenakan terbatasnya pasokan Air dari PALYJA, mulai tanggal 01 September 2016 akan diberlakukan penagihan biaya Kelangkaan Air periode Januari 2015 s/d Juli 2016 dan termasuk tagihan bulan berjalan. Penagihan biaya Kelangkaan Air disesuaikan dengan pemakaian air masing2 unit Apartemen maupun Kios. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi BP Kalibata Tlp 79183558.Tks

Selain itu di beberapa sudut papan pengumuman Kalibata City juga ditempelkan pemberitahuan dari BP ini seperti pada foto berikut

index

Warga dibuat heran, karena sebelumnya kenaikan IPL tahun 2016 pun salah satu alasannya karena pembelian pasokan air bersih dari PALYJA seperti dicantumkan pada pengumuman BP sebelumnya seperti pada foto di bawah ini

d286d198-e242-4fab-9656-262b19236837

Respon dari warga Kalibata City sangat beragam, umumnya warga kesal dan heran dengan alasan dan pemberlakuan secara sepihak keputusan biaya kelangkaan air ini. Di grup whatsapp warga dan Facebook Grup warga beredar meme yang menyindir keputusan BP tersebut.

1b4d1c2a-6860-496f-b15f-9a5eaaba529e

6e7c6ae5-0e2f-40de-9edf-4b57f3a6bacb

Portal nasional Berita Satu pun tidak ketinggalan memuat berita ini pada hari Selasa 23 Agustus 2016 dengan judul “Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah” yang dapat diakses pada tautan ini (kwkc).

Facebooktwittermail
Berita Satu: Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah

Berita Satu: Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah

Portal berita online nasional Berita Satu (edisi 23 Agustus 2016), memuat berita mengenai kisruh rencana pungutan kelangkaan air di Kalibata City  dengan judul Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah. Berikut adalah kutipan beritanya:

[JAKARTA] Warga pemukiman Kalibata City, Jakarta Selatan, mendadak resah setelah beredar rencana pungutan kelangkaan air. Pengumuman rencana pungutan tersebut diumumkan pada Selasa (23/8) sore, lewat pesan teks singkat telepon atau SMS.

SMS yang mengatasnamakan Badan Pengelola Kalibata City itu menyebutkan alasan terbatasnya pasokan Air dari PALYJA, sebagai dasar rencana pungutan yang belum jelas kisarannya itu.

Tetapi pengumuman itu menyebut mulai tanggal 1 September 2016, Badan Pengelola akan diberlakukan penagihan biaya Kelangkaan Air periode Januari 2015 s/d Juli 2016 dan termasuk tagihan bulan berjalan.

Disebutkan, penagihan biaya Kelangkaan Air disesuaikan dengan pemakaian air masing2 unit Apartemen maupun Kios. Meskipun ada rujukan bahawa informasi lebih lanjut bisa menghubungi Badan Pengelola Kalibata Tlp 79183558, warga tidak dapat melakukannya karena kantor badan pengelola sudah tutup pada Selasa malam.

“Ini aneh banget, kok mendadak ada biaya air mendadak. Padahal pasokan air di unit malah makin kecil. Kurang ajar,” kecam Ima, salah seorang warga Kalibata City.

Sementara Feri yang juga warga menyebut tindakan badan pengelola Kalibata City  sangat tidak berdasar.
“Warga di sini sudah membayar sesuai tagihan. mau apalagi sih? Kalau manajemen pengelola gagal, kenapa  pemilik dan penghuni yang dibebani? Ini seharusnya tanggung jawab pengelola,” kata Feri.  [U-5]

Facebooktwittermail