Browsed by
Tag: P3SRS

Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com: Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI

Megapolitanpos.com memuat berita terkait penolakan warga kalibata city atas penagihan biaya kelangkaan air oleh Badan Pengelola (BP) pada artikel berjudul Protes Biaya Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Datangi Dinas Perumahan DKI yang dapat diakses pada tautan ini. Berikut adalah cuplikan beritanya:

DKI JAKARTA  

protes biaya kelangkaan air warga kalibata city datangi dinas perumahan dki

Megapolitanpos.com: Puluhan warga Kalibata City pada hari Jumat, 9 September 2016 sejak pagi mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Warga Kalibata City ini berasal dari perwakilan 18 tower Kalibata City. Mereka memprotes biaya kelangkaan air yang dikenakan pengelola Kalibata City kepada warga. Ada warga yang terkena tagihan kelangkaan air sebesar Rp. 14 juta. Banyak warga lain yang terkena lebih dari Rp. 3 juta.

Hal itu karena tagihan dihitung secara surut mulai Januari 2015 tanpa musyawarah sebelumnya dengan warga. Pengelola hanya melakukan pertemuan dengan segelintir pengurus P3SRS bentukan pengelola yang diketuai Andi Setiyawan. Surat keputusan biaya kelangkaan air ditandatangani oleh PPRS Sementara yakni Indra Widjaja Antono serta Budi Yanto Lusli dan P3SRS bentukan pengelola yakni Andi Setiyawan dan Khairul Aldes. Kedua institusi ini tidak punya kekuatan hukum karena dalam UU No. 20/2011, PPRS Sementara tidak dikenal dan P3SRS harus disahkan dahulu oleh Gubernur DKI sebelum berhak mengelola. Di Kalibata City terdapat 2 P3SRS yang sama-sama belum disahkan oleh Gubernur DKI. Pertama, dibentuk oleh pengelola, sementara kedua dibentuk oleh warga.

Pagi tadi, mulai pukul 09.00 WIB berlangsung pembahasan masalah Kelangkaan Air Kalibata City di kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, pertemuan ini melibatkan Dinas-Dinas terkait, developer Kalibata City yakni PT. Pradani Sukses Abadi yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Agung Podomoro Group, serta kedua Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) di Kalibata City. Pengelola beralasan bahwa kelangkaan air ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dari Palyja. Namun, juru bicara Palyja telah menyatakan bahwa tidak ada kekurangan pasokan dan pasokan sudah sesuai dengan permintaan. Kasus kelangkaan air ini makin meruncingkan perselisihan antara P3SRS bentukan Pengelola dengan P3SRS bentukan warga yang diketuai Ade Tedjo Sukmono.

P3SRS warga bersikeras menolak biaya kelangkaan air karena dari pertemuan dengan pengelola Kalibata City pada tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kenyataan bahwa kelangkaan air sebenarnya merupakan akibat kesalahan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak developer. Akibat kesalahan tersebut, puluhan miliar uang warga untuk pemeliharaan Kalibata City hilang karena digunakan untuk membeli air melalui mobil tangki. Warga memiliki bukti rekaman video lengkap pertemuan tersebut.

P3SRS warga menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana teknis Kalibata City dan audit keuangan Kalibata City mengingat jumlah uang warga yang disalurkan untuk pemeliharaan selama ini sudah mencapai ratusan miliar jumlahnya. Warga mempertanyakan apabila sesuai pengakuan pengelola kelangkaan air terjadi sejak 2013, maka kenapa pengelola tidak pernah bermusyawarah dengan warga untuk mencari solusinya, tetapi langsung membeli air dari mobil tangki.

Warga, mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan antara perusahaan mobil tangki dengan pengelola sehingga pengelola memilih untuk memasok air dengan mobil tangki tanpa audit. Warga cemas apabila tagihan yang memberatkan ini tidak dibayar maka akan mengakibatkan air dan listrik mereka diputus oleh pengelola. Ratusan warga telah menandatangani surat pernyataan penolakan biaya kelangkaan air serta memberikan kuasa kepada P3SRS bentukan warga untuk melakukan seluruh tindakan hukum yang diperlukan.

Walaupun sebagian warga mendapat SMS dari pengelola yang menyatakan biaya kelangkaan air belum diberlakukan bulan September ini, warga khawatir biaya itu akan tetap muncul atau disisipkan secara tersembunyi dalam tagihan kepada warga karena tidak ada pengumuman resmi bahwa biaya kelangkaan air telah dicabut secara permanen. “Kelangkaan air hanyalah satu dari sekian banyak masalah di Kalibata City. Sebelumnya Pengelola terancam dicabut izinnya oleh Pemerintah karena tidak adanya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Bukan hanya itu, permasalahan sertifikat sampai sekarang belum didapatkan oleh warga, padahal sudah lebih dari 6 tahun sejak serah terima.” Ungkap pengakuan salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

 

Facebooktwittermail
[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

[Siaran Pers] AKSI DAMAI WARGA KALIBATA CITY MENOLAK BIAYA KELANGKAAN AIR

Jakarta – Ratusan warga penghuni dan pemilik apartemen Kalibata City melakukan aksi damai menolak tagihan kelangkaan air. Aksi damai ini dilakukan dengan berjalan kaki di kompleks apartemen pada Minggu pagi (4/9). Menurut ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susuh (P3SRS) Ade Tedjo tagihan yang dikeluarkan oleh pengelola tidak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak masuk akal. “Apa dasarnya pengelola menarik biaya kelangkaan yang mundur 20 bulan lalu tapi baru sekarang ditagih?”

Selaku ketua P3SRS yang dipilih oleh warga, Ade Tedjo menghimbau agar para pemilik dan penghuni apartemen Kalibata City tidak membayar tagihan kelangkaan air.

Besaran tagihan tagihan kelangkaan air bervariasi. Shanty seorang pemilik unit mengaku ditagih sebesar 3.6 juta rupiah dan harus dilunasi dalam waktu 9 bulan. Tagihan ini diluar biaya air dan listrik setiap bulan yang berkisar 700ribu. “Bulan September ini tagihan listrik air sebesar satu juta. Ini sangat memberatkan”. Bila tidak melunasi dalam jangka tiga bulan maka akan ada tindakan pemutusan dari pengelola, keluh Shanty.

Flora, pemilik yang baru membeli unit tiga bulan lalu juga ditagih biaya yang tidak pernah ia gunakan sama sekali. ” Saya sudah datang ke CS (customer service) tapi tidak ada penjelasan sama sekali”. “Tidak pernah pakai air, saya baru masuk 3 bulan tapi kok ditagih air 20 bulan lalu.”

Karena itulah, para penghuni yang tergabung dalam P3SRS versi warga melakukan aksi damai. Dalam waktu dekat, perwakilan warga akan melayangkan gugatan hukum.

Ade Tedjo meminta para warga untuk bersatu dan tidak takut dengan gerakan ini. “Bila ada warga yang mengalami pemutusan listrik atau air, tolong segera kabari pengurus, kita pasti bersolidaritas dan memberi bantuan.” tegas Ade Tedjo dalam orasinya.

Dalam aksi ini, ratusan warga menandatangani surat penolakan biaya kelangkaan air. Surat ini ditujukan kepada Badan Pengelola yang selama ini dinilai tidak transparan dalam mengelola apartemen Kalibata City.

Contact Person:
+62 811-843-263
+62 855-8876-000

Facebooktwittermail
Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Pokok-pokok dan keberatan warga Kalibata City atas biaya kelangkaan air

Biaya “Kelangkaan Air” Kalibata City Tidak Mempunyai Dasar Hukum karena:

  1. Ditetapkan oleh PPRS Sementara (Indra Widjaja dan Budi Yanto Lusli) yang seharusnya sudah dibubarkan karena sudah lebih dari 1 tahun sejak serah terima unit pertama;
  2. P3SRS bentukan Pengelola/Pengembang (Andi Setiawan & Khairul Aldez) tidak punya kekuatan hukum karena ada dualisme kepengurusan P3SRS (Ketua P3SRS versi warga Sdr. Ade Tedjo) di Kalibata City dan keduanya belum mendapatkan pengesahan oleh Gubernur DKI;
  3. Tidak ada sosialisasi dan dialog dengan warga yang mendahului pembuatan keputusan, yang secara hukum harus dilakukan mengingat P3SRS yang tercantum di dalam surat pengumuman tidak punya kekuatan hukum
  4. Keputusan diambil tanggal 22 Agustus dan langsung berlaku pada 1 September, sangat mendadak sehingga warga tak dapat bersiap;
  5. Secara hukum perundang-undangan di Indonesia, “biaya kelangkaan” tidak memiliki dasar hukum;
  6. Diberlakukan secara surut, dari Januari 2015, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan seluruh warga pada Desember 2014 atau lebih dini. Tanpa kesepakatan pada Desember 2014, maka keputusan sepihak yang diambil pada Agustus 2016 sama dengan menagih secara paksa atau pemerasan;
  7. Terjadi penggelapan fakta karena mengaku sumber kelangkaan adalah kurangnya pasokan Palyja, tetapi Palyja secara resmi telah membantah ada kelangkaan. Palyja menyatakan telah memasok air ke Kalcit sesuai dengan permintaan Pengelola;
  8. Tidak ada bukti bahwa biaya dihitung benar-benar hanya berdasar pemakaian warga, sehingga ada kemungkinan pemakaian oleh Mall/area yang dikomersilkan oleh pengelola dibebankan biayanya kepada warga;
  9. Tidak ada laporan keuangan transparan diaudit yang ditunjukkan ke warga sehingga tidak ada bukti bahwa Kalcit memang defisit. Ada DUGAAN korupsi;
  10. Ada dugaan Pengelola sengaja mengulur permasalahan air di Kalibata City yang berlangsung sejak lama namun tidak segera mereka selesaikan karena mungkin menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tidak pernah diketahui ada tender terhadap perusahaan pemasok air dengan truk tangki sehingga tidak diketahui apakah ada konflik kepentingan di sana. Dan tidak pernah ada audit berapa sebenarnya yang dipasok melalui truk, berapa yang dari Palyja, dan berapa yang dari sumur bor sehingga warga tidak tahu berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk air selain berdasar pernyataan pengelola yang disampaikan tanpa ada laporan keuangan yang diaudit;
  11. Pengelola TIDAK JUJUR dengan mengatakan bahwa tagihan kelangkaan ke pada warga terbesar adalah Rp 2 juta padahal banyak warga yang terkena biaya jauh lebih besar dari itu, di atas Rp 3 juta;
  12. Pengelola mengatakan “kita harus kembalikan uang Rp 33 miliar yang kita pakai”. FAKTANYA Uang itu adalah uang milik warga. Tanpa laporan keuangan yang jelas, tidak ada bukti untuk apa uang itu dipakai untuk apa saja. Uang warga hilang, dan yang mengganti justru warga sendiri, sungguh logika yang aneh dan merugikan warga;
  13. Pengelola terancam dicabut izinnya dalam waktu dekat ini oleh Pemerintah pada bulan Oktober karena menelantarkan pengelolaan limbah air sehingga dicurigai mereka kalang kabut mencari uang untuk memperbaikinya (IPAL);
  14. Pengelola menyatakan akan membangun pengolahan air yang akan mulai beroperasi bulan Desember. Pernyataan ini menyesatkan. Seharusnya, pengolahan air sudah merupakan bagian dari perencanaan dan jadi bagian dari harga unit yang dibayar warga. Bukan dibebankan lagi ke warga dan diberlakukan setelah 5 tahun sejak serah terima unit pertama pada 2010.

Karena keputusan yang TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian tidak membayar biaya kelangkaan BUKANlah suatu PELANGGARAN HUKUM

Ketua P3SRS warga,
Ade Tedjo Sukmono

Facebooktwittermail
Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) versi warga bersama Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja dengan perihal Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City. Berikut adalah isi surat tersebut:

New Doc 9_1 New Doc 9_2

Download Versi PDF: Surat Warga_Permasalahan Kelangkaan Air Kalibata City

Facebooktwittermail
Kompas.com: Polisi Bongkar Prostitusi “Online” di Apartemen Kalibata City

Kompas.com: Polisi Bongkar Prostitusi “Online” di Apartemen Kalibata City

Media nasional Kompas.com edisi 19 Mei 2016 memuat berita dengan judul Polisi Bongkar Prostitusi “Online” di Apartemen Kalibata CityBerikut adalah kutipan artikelnya:

JAKARTA, KOMPAS.com — Polres Metro Jakarta Selatan membekuk N (25), perempuan mucikari prostitusi online di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2016).

N ditangkap lebih kurang pukul 09.00 di unit apartemen yang biasa digunakan sebagai lokasi prostitusi oleh korban dan pelanggannya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, empat pekerja dari mucikari tersebut turut diamankan.

“Pelaku bukan hanya menyediakan atau menjadi perantara, tetapi juga menyediakan fasilitas prostitusi tersebut di salah satu apartemen di Kalibata City,” ujar Tubagus Ade di Mapolrestro Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2016).

Bisnis prostitusi tersebut terendus setelah warga sekitar melaporkan adanya wanita penghibur yang beroperasi di kawasan Kalibata City.

Menurut Tubagus Ade, N tidak menawarkan para pekerjanya melalui forum online. “Yang unik tidak terbuka, tetapi melalui situs online semua orang bisa masuk. Namun, tidak bisa juga langsung memesan. Dia harus melalui proses tertentu, bergaul di lingkungan itu, baru dikirimi beberapa nama yang akan digunakan,” kata Tubagus.

Adapun tarif yang dikenakan untuk 45 menit jasa “esek-esek” tersebut Rp 350.000 hingga Rp 500.000. Paket itu sudah termasuk kamar dan alat kontrasepsi.

“Jadi, Rp 200.000 untuk jasa si mucikari, sedangkan untuk PSK-nya Rp 150.000,” tambah Tubagus.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp 950.000, sebuah ponsel, sebuah buku catatan tamu, dua pak kondom, enam butir obat Primolut, tiga celana dalam, dan bra.

Atas perbuatannya, N dikenakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara juncto Pasal 296 KUHP tentang mengadakan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman satu tahun empat bulan penjara, dan juncto 506 KUHP tentang mucikari dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun.

Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Icha Rastika

Hal ini terus berulang, dan tampaknya tidak akan berkurang selama P3SRS dan RT/RW bukan dipegang oleh warga Kalibata City sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Silakan diskusikan di kolom komentar di bawah atau melalui forum.

Facebooktwittermail
Bisnis.com: Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City

Bisnis.com: Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City

Portal berita Bisnis.com memuat artikel (Edisi: Jumat, 8 April 2016) tentang Kalibata City dengan judul “Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City” yang dapat diakses pada tautan ini. Berikut adalah isi artikelnya:

Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City
Emanuel B. Caesario

Bisnis.com, JAKARTA—Tidak adanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bentukan warga dinilai menjadi penyebab utama maraknya prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) Wewen Zie mengatakan, warga belum mengantongi sertifikat sejak serah terima unit tahun 2010 lalu dan belum diakomodasi untuk pembentukan P3SRS, sementara pengembang dari Agung Podomoro Gruop keukeuh menunjuk pengelola sendiri.

“Apartemen dikelola seperti bisnis saja, mereka hanya peduli warga bayar IPL, setelah itu mau buat apa di sana ya terserah, efeknya prostitusi meraja lela. Tidak ada transparansi. Akan beda kalau warga yang kelola karena kita ingin juga membangun kemasyarakatan di sini,” katanya melalui sambungan telepon, dikutip Jumat (8/4/2016).

Wewen mengatakan, upaya mediasi yang dilakukan selama ini tidak berbuah hasil yang diharapkan. Sementara itu, langkah warga untuk membentuk P3SRS tak jarang malah sengaja dihalang-halangi dengan berbagai modus.

Sementara itu, P3SRS bentukan pengembang dinilai warga banyak menyalahi aturan hukum dan sama sekali tidak mewakili warga.

Selama sertfikat belum diterima, tuturnya, warga selama ini diperlakukan semata-mata seperti penyewa, bukan pemilik, meskipun sudah melunasi pembayaran. Selama tidak ada P3SRS, warga pun tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut.

Padahal, sertifikat juga punya arti penting bagi warga, terutama yang ingin mengagunkannya guna kepentingan lain. Hingga saat ini, tuturnya, belum satupun warga yang menerima sertifikat hak milik atas unit apartemen.

“Ini skandal besar, sertifikat itu diapakan? Kita tidak tahu mengapa, walapun kita dengar ada selentingan kenapa belum diterima, yakni karena sertifikat itu sudah diagunkan lagi di bank. Beberapa teman kita ada yang kerja di bank dan melihat sendiri sertifikat itu diagunkan,” katanya.

Editor : Rustam Agus

Facebooktwittermail