Browsed by
Tag: Pengembang

Republika.co.id: Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas

Republika.co.id: Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas

Acara softlaunching portal KalibataCity.or.id diliput oleh portal berita nasional Republika.co.id (Edisi: Selasa, 12 April 2016) pada artikel dengan judul “Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas” yang bisa diakses pada tautan ini. Berikut adalah kutipan beritanya:

Luncurkan Website, Upaya Warga Kalibata City Perangi Kriminalitas
Red: Hazliansyah
republika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memanfaatkan ajang Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) akhir pekan kemarin, Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) berkumpul guna mempromosikan peran aktif warga dalam memerangi kriminalitas di rumah susun.

Dalam kesempatan itu juga diluncurkan secara resmi website KalibataCity.or.id sebagai pelengkap dari seluruh media yang dimiliki KWKC.

Sandi Edison, Ketua KWKC mengatakan, masih teringat jelas di benak warga sejumlah tindakan kekerasan juga kriminalitas yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Sayangnya, dengan maraknya peristiwa kriminalitas yang terjadi tidak membuat pihak pengelola melakukan upaya berarti melakukan tindak pencegahan maupun penanganan.

Hal inilah yang menjadi latar warga menghimpun diri dan terus aktif dalam komunitas guna memerangi berbagai bentuk kriminalitas secara swakarsa dan swadaya.

“Karena perasaan senasib inilah, kami warga satu tower atau antartower berusaha untuk berperan ajtif memberikan kontribusi bagi perbaikan-perbaikan di lingkungan kami,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4).

Selain itu Sandi mengatakan, pihaknya selalu mendukung dan mendorong pemerintah untuk hadir dan turun tangan melakukan berbagai investasi guna menjaga lingkungan rusun dari berbagai niat dan tindak kejahatan.

Sandi menambahkan, program rumah susun sederhana milik (rusunami) adalah solusi hunian dari pemerintah bagi masyarakat perkotaan berpenghasilan menengah ke bawah yang dianggap tepat. Namun memindahkan manusia dari rumah tapak ke hunian vertikal saja tidak cukup.

Hendaknya pemerintah juga memperhatikan aspek sosial pemilik dan penghuninya. Antara lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi layaknya masyarakat yang tinggal di rumah tapak.

“Pengembang atau pengelola yang mengabaikan bahkan melanggar hak-hak warga hendaknya juga ditegur dan diberikan sanksi supaya ada efek jera. Oleh karena pelanggaran dan berbagai dugaan penyimpangan oleh pengembang atau pengelola tersebut, jangan lantas menghapus program rusunaminya. Namun hendaknya program ini dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi pemerintah bisa belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak,” kata dia.

Facebooktwittermail
Bisnis.com: Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City

Bisnis.com: Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City

Portal berita Bisnis.com memuat artikel (Edisi: Jumat, 8 April 2016) tentang Kalibata City dengan judul “Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City” yang dapat diakses pada tautan ini. Berikut adalah isi artikelnya:

Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City
Emanuel B. Caesario

Bisnis.com, JAKARTA—Tidak adanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bentukan warga dinilai menjadi penyebab utama maraknya prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) Wewen Zie mengatakan, warga belum mengantongi sertifikat sejak serah terima unit tahun 2010 lalu dan belum diakomodasi untuk pembentukan P3SRS, sementara pengembang dari Agung Podomoro Gruop keukeuh menunjuk pengelola sendiri.

“Apartemen dikelola seperti bisnis saja, mereka hanya peduli warga bayar IPL, setelah itu mau buat apa di sana ya terserah, efeknya prostitusi meraja lela. Tidak ada transparansi. Akan beda kalau warga yang kelola karena kita ingin juga membangun kemasyarakatan di sini,” katanya melalui sambungan telepon, dikutip Jumat (8/4/2016).

Wewen mengatakan, upaya mediasi yang dilakukan selama ini tidak berbuah hasil yang diharapkan. Sementara itu, langkah warga untuk membentuk P3SRS tak jarang malah sengaja dihalang-halangi dengan berbagai modus.

Sementara itu, P3SRS bentukan pengembang dinilai warga banyak menyalahi aturan hukum dan sama sekali tidak mewakili warga.

Selama sertfikat belum diterima, tuturnya, warga selama ini diperlakukan semata-mata seperti penyewa, bukan pemilik, meskipun sudah melunasi pembayaran. Selama tidak ada P3SRS, warga pun tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut.

Padahal, sertifikat juga punya arti penting bagi warga, terutama yang ingin mengagunkannya guna kepentingan lain. Hingga saat ini, tuturnya, belum satupun warga yang menerima sertifikat hak milik atas unit apartemen.

“Ini skandal besar, sertifikat itu diapakan? Kita tidak tahu mengapa, walapun kita dengar ada selentingan kenapa belum diterima, yakni karena sertifikat itu sudah diagunkan lagi di bank. Beberapa teman kita ada yang kerja di bank dan melihat sendiri sertifikat itu diagunkan,” katanya.

Editor : Rustam Agus

Facebooktwittermail
Siaran Pers KWKC – 2 April 2016

Siaran Pers KWKC – 2 April 2016

Tertangkapnya Presdir Agung Podomoro oleh KPK Disambut Gembira dan menjadi Harapan Baru bagi Perjuangan Panjang Warga Kalibata City

Jakarta, 2 April 2016 – Every cloud has a silver lining, demikian mungkin pernyataan yang tepat untuk mengungkapkan kegembiraan warga Kalibata City atas penetapan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dilansir oleh koran nasional http://bit.ly/1RROmC2 kemarin. Penetapan status tersangka tersebut menjadi momentum sekaligus membuka harapan baru bagi warga untuk melanjutkan kembali perjuangan yang sempat lesu akibat dihantam oleh berbagai intimidasi, kekerasan, kriminalisasi hukum, serta mentalnya berbagai upaya pengaduan melalui jalur-jalur formal ke berbagai lembaga pemerintahan maupun non serta ke kepolisian.

“Memang kasus yang kita hadapi berbeda, tapi pelaku dibalik ketidakadilan yang menimpa kita sama. Jadi karena perasaan senasib tersebut kami juga bersuka cita dan mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang selama ini berjuang menolak reklamasi teluk Jakarta”

Wewen Zie salah satu juru bicara KWKC melanjutkan

“Keadilan itu ada asal diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Saya memang sempat terpukul waktu tahun lalu sekitar bulan September 2015 dipanggil polda untuk kasus pelanggaran ITE. Tapi upaya kriminalisasi hukum ini tidak mematikan semangat perjuangan saya untuk menuntut keadilan. Sebagaimana kasus teluk Jakarta yang membuka mata kita, saya berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi para pihak terkait penyelenggaraan rusun oleh Agung Podomoro. Negara harus hadir dan turun tangan karena permasalahan yang dihadapi warga rusun akibat kesewenang-wenangan pengelola/pengembang ini nyata-nyata terjadi di Kalibata City”

Negara diharapkan turun tangan dan menindak tegas berbagai indikasi pelanggaran hukum oleh anak usaha Agung Podomoro yang berakibat buruk pada para pemilik/penghuni satuan rumah susun selaku konsumen. Bambang selaku Pembina PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) Kalibata City versi warga mengungkapkan

“Dari kasus penyuapan oleh AWJ ini, pihak berwenang maupun publik tentunya menjadi lebih paham bagaimana tradisi mereka dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Misalnya praktik-praktik yang bisa kita evaluasi bersama seperti bagaimana mungkin pengembang bisa menjual sebelum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diurus dan belum ada bangunan fisiknya. Lalu bisa membangun tanpa IMB dan persyaratan lainnya. Kemudian bisa menyerahkan satuan rumah susun (sarusun) sebelum ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF)”

Bambang melanjutkan

“Nah, dari sini publik nampaknya sudah bisa menduga-duga bagaimana mungkin semua itu dapat dilakukan jika tidak ada perlindungan dari pejabat terkait? Lalu mengapa pejabat terkait tutup mata atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut?”

Warga Kalibata City berharap, terungkapnya kasus penyuapan oleh elite Agung Podomoro tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri semua dugaan-dugaan penyuapan oleh Agung Podomoro yang tidak terbatas pada proyek reklamasi Teluk Jakarta, tetapi juga atas proyek yang lain termasuk kemungkinan adanya dugaan penyuapan maupun gratifikasi terkait pelanggaran-pelanggaran proyek rusun Kalibata City maupun proyek rusun lainnya kepada aparatur yang tengah menjabat.

Umi Hanik, juru bicara KWKC lainnya menjelaskan

“UU 20/2011 tentang Rumah Susun menyatakan dengan jelas bahwa penyelenggaraan rumah susun pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yakni oleh Gubernur pada tingkat provinsi (ayat 2 huruf b)”

Umi melanjutkan

“Gubernur dalam melakukan peran pembinaannya diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan (pasal 6 ayat 1). Untuk pengawasan, kewenangan ini meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi (pasal 10)”

lalu tambahnya

“Sementara pengendalian ini mencakup tahap pengelolaan rusun yang meliputi pengawasan pembentukan PPPSRS dan pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (pasal 70 ayat 5 huruf a dan b)”

Umi mengakhiri penjelasannya dengan tiga pertanyaan

“Sudahkah Gubernur DKI menjalankan peran ini? Kemana saja Gubernur selama mendapatkan laporan-laporan pengaduan dari warga rusun Kalibata City dan se-DKI tentang dugaan dan berbagai indikasi pelanggaran UU 20/2011 oleh pengembang/pengelola rusun? Mengapa pengaduan-pengaduan warga rusun didiamkan?”

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:
Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637 dan Umi Hanik 0817847653.

Facebooktwittermail