Browsed by
Tag: PPPSRS

Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Surat: Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) versi warga bersama Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja dengan perihal Permasalahan Kebijakan Kelangkaan Air Di Rumah Susun Kalibata City. Berikut adalah isi surat tersebut:

New Doc 9_1 New Doc 9_2

Download Versi PDF: Surat Warga_Permasalahan Kelangkaan Air Kalibata City

Facebooktwittermail
Kompas.com: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik

Kompas.com: Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik

Kompas.com edisi Rabu 24 Agustus 2016 memuat bantahan PALYJA mengenai kelangkaan pasokan air yang dijadikan alasan Badan Pengelola (BP) Kalibata City menagihkan biaya kelangkaan air dalam berita dengan judul Palyja Sebut Pasokan Air ke Kalibata City Normal dan Harga Tak Naik. Berikut adalah cuplikan artikel berita tersebut:

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) angkat bicara soal masalah kelangkaan air di apartemen Kalibata City. Hal ini menanggapi postingan di internet yang menyatakan terjadi kelangkaan air akibat berkurangnya pasokan air dari perusahaan air minum tersebut.

Corporate Communications and Social Responsibilities Division Head PALYJA, Meyritha Maryanie, mengatakan, memang terjadi penurunan pasokan air untuk Kalibata City akibat gangguan yang terjadi sekitar habis Idul Fitri kemarin. Namun, gangguan itu sudah diatasi saat ini.

“Memang betul gangguannya setelah habis Lebaran itu memang agak menurun tapi sejak Jumat tanggal 19 Agustus kemarin, sudah kembali normal,” kata Meyritha, saat dihubungiKompas.com, Rabu (24/8/2016).

Normalnya, Palyja memasok air sebanyak 23 liter per detik sampai 25 liter perdetik untuk Kalibata City. Namun, karena gangguan tersebut terjadi penurunan pasokan air sekitar sebulan. Meyritha belum menyebut berapa angka pasokan air ke Kalibata City saat gangguan terjadi.

“Saya enggak hafal berapa, tapi kira-kira (selama) sekitar sebulanan-lah turunnya,” ujar Meyritha.

Penyebab gangguan, kata Meyritha, lantaran terjadi pemakaian air yang banyak di kawasan TB Simatupang.

“Karena pemakaian hulunya banyak, jadi menurun. Sehingga kami upayakan kami mengatur jaringan, supaya dia (Kalibata City) bisa dapat stabil. Akhirnya Jumat tanggal 19 kemarin itu dia sudah normal,” ujarnya.

Sehingga, pihaknya kaget dengan adanya keluhan kelangkaan air seperti yang diposting di internet di situs KALIBATACITY.OR.ID dengan judul “Biaya Kelangkaan Air Membuat Warga Kalibata City Kembalu Dibuat Bingung”, yang diposting tertanggal hari ini.

“Itu kalau keluhan yang sekarang ini enggak benar, karena keluhannya itu seharusnya sebelum Jumat. Nah kami heran hari ini beredar kabar yang seperti itu kita juga kaget,” ujarnya.

Adapun soal biaya kelangkaan yang disebut diminta pengelola, hal tersebut bukan urusan Palyja.

“Jangan tanya kita, biaya kelangkaan dan sebagainya dia dengan tenan bukan kami. Dan Palyja juga tidak ada kenaikan tarif air sejak 2007. Soal itu bisa tanya ke pengelolanya,” ujar Meyritha.

Penulis : Robertus Belarminus
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Facebooktwittermail
Berita Satu: Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah

Berita Satu: Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah

Portal berita online nasional Berita Satu (edisi 23 Agustus 2016), memuat berita mengenai kisruh rencana pungutan kelangkaan air di Kalibata City  dengan judul Beredar Rencana Pungutan Kelangkaan Air, Warga Kalibata City Resah. Berikut adalah kutipan beritanya:

[JAKARTA] Warga pemukiman Kalibata City, Jakarta Selatan, mendadak resah setelah beredar rencana pungutan kelangkaan air. Pengumuman rencana pungutan tersebut diumumkan pada Selasa (23/8) sore, lewat pesan teks singkat telepon atau SMS.

SMS yang mengatasnamakan Badan Pengelola Kalibata City itu menyebutkan alasan terbatasnya pasokan Air dari PALYJA, sebagai dasar rencana pungutan yang belum jelas kisarannya itu.

Tetapi pengumuman itu menyebut mulai tanggal 1 September 2016, Badan Pengelola akan diberlakukan penagihan biaya Kelangkaan Air periode Januari 2015 s/d Juli 2016 dan termasuk tagihan bulan berjalan.

Disebutkan, penagihan biaya Kelangkaan Air disesuaikan dengan pemakaian air masing2 unit Apartemen maupun Kios. Meskipun ada rujukan bahawa informasi lebih lanjut bisa menghubungi Badan Pengelola Kalibata Tlp 79183558, warga tidak dapat melakukannya karena kantor badan pengelola sudah tutup pada Selasa malam.

“Ini aneh banget, kok mendadak ada biaya air mendadak. Padahal pasokan air di unit malah makin kecil. Kurang ajar,” kecam Ima, salah seorang warga Kalibata City.

Sementara Feri yang juga warga menyebut tindakan badan pengelola Kalibata City  sangat tidak berdasar.
“Warga di sini sudah membayar sesuai tagihan. mau apalagi sih? Kalau manajemen pengelola gagal, kenapa  pemilik dan penghuni yang dibebani? Ini seharusnya tanggung jawab pengelola,” kata Feri.  [U-5]

Facebooktwittermail
Siaran Pers KWKC – 10 April 2016

Siaran Pers KWKC – 10 April 2016

Warga KalibataCity Luncurkan Website KalibataCity.Or.Id dan Promosikan Peran Aktif Warga untuk Perangi Kriminalitas Rusun dalam Car Free Day

Jakarta, 10 April 2016 – Akhir Februari lalu warga Kalibata City dikejutkan dengan peristiwa penangkapan bandar narkoba oleh ratusan aparat yang mengepung, menyisir, dan memaksa masuk unit-unit sarusun yang dimuat dalam materi siaran pers berikut http://bit.ly/1QNK8xH. Warga tentu belum lupa juga dengan tragedi pembunuhan dalam waktu yang berdekatan di Tower Borneo dan Ebony beberapa tahun lalu. Bahkan bagi sebagian warga, kejadian tersebut menyisakan trauma tersendiri hingga sekarang. Kemudian sekitar Maret 2015, peristiwa penangkapan jaringan prostitusi online di Tower Jasmine dan Herbras yang cukup menghebohkan, dan peristiwa kriminal lainnya seperti seringnya kejadian pencongkelan unit, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pencurian oleh penyewa, penipuan sewa-menyewa unit, imigran gelap, pelecehan seksual, penipuan konsumen, jaringan prostitusi dan narkoba yang diyakini warga masih menggurita di Kalibata City, dll.
Maraknya peristiwa kriminalitas di rumah susun seperti dicontohkan di atas, sayangnya TIDAK membuat pihak pengelola berubah dan melakukan upaya berarti untuk melakukan tindak pencegahan maupun penanganan. Mandulnya pengelola dari waktu ke waktu ini menjadi salah satu motivasi warga untuk menghimpun diri dan terus aktif dalam Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) guna memerangi berbagai bentuk kriminalitas di lingkungannya secara swakarsa dan swadaya. Sandi Edison ketua KWKC menyampaikan keterangannya

“Karena perasaan senasib inilah, kami warga setower maupun antar tower berusaha untuk berperan aktif memberikan kontribusi bagi perbaikan-perbaikan di lingkungan kami. Selain itu kami juga mendukung dan mendorong pemerintah untuk hadir dan turun tangan melakukan berbagai intervensi guna menjaga lingkungan rusun dari berbagai niat dan tindak kejahatan”.

Sandi menambahkan

“Program rumah susun sederhana milik (rusunami) adalah solusi hunian dari pemerintah bagi masyarakat perkotaan berpenghasilan menengah ke bawah yang dianggap tepat. Namun memindahkan manusia dari rumah tapak ke hunian vertikal saja tidak cukup. Hendaknya pemerintah juga memperhatikan aspek sosial pemilik dan penghuninya antara lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi layaknya masyarakat yang tinggal di rumah tapak”

lanjutnya

“Pengembang/pengelola yang mengabaikan bahkan melanggar hak-hak warga hendaknya juga ditegur dan diberikan sanksi supaya ada efek jera. Oleh karena pelanggaran dan berbagai dugaan penyimpangan oleh pengembang/pengelola tersebut, jangan lantas menghapus program rusunaminya. Namun hendaknya program ini dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi pemerintah bisa belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak”

Bambang RS, Pembina Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) versi warga sekaligus anggota panitia persiapan pembentukan RT/RW dari unsur warga menyampaikan pemikirannya

“PPPSRS yang diharapkan menjadi wadah aspirasi warga rusun umumnya masih dikuasai pengembang sehingga tidak mampu menjalankan perannya. RT/RW sebagai pilar Negara untuk kependudukan adalah lembaga penyeimbang dan sekaligus harapan terakhir warga untuk saluran aspirasi perbaikan-perbaikan lingkungan rusun yang kami harap tidak dikooptasi pula oleh pengembang”

Bambang melanjutkan

“Ikhtiar untuk membentuk RT/RW ini sudah kami lakukan sejak 2011, yakni satu tahun sejak banyaknya persoalan setelah serah terima pertama, namun hingga saat ini belum bisa diwujudkan meskipun kemudian pemerintah dua minggu lalu mengakomodasi dengan membentuk care taker RT/RW dari unsur PNS. Care taker ini akan bekerja hingga warga siap untuk melakukan pemilihan RT/RW dari, oleh, untuk warga”

“Saya dan istri antusias ikut kegiatan car free day bersama KWKC ini dengan harapan publik dapat menaruh perhatian”

Aenudin Purwadiningrat, tokoh pemuda sekaligus pemilik/penghuni dari Tower Nusa Indah menjelaskan alasan partisipasinya dalam car free day

“Warga rusun warga DKI juga lho yang perlu mendapat perhatian dan sentuhan pemerintah juga. Sudah cukup lelah kami mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dari pengelola/pengembang. Jangan tambah penderitaan kami dengan pemerintah yang abai dan mengacuhkan segala pengaduan kami”

Aen – panggilan akrabnya – melanjutkan

“Selain itu kami memakai kaos biru bertuliskan TURN BACK CRIME karena kami sangat mendukung program kepolisian guna mengkampanyekan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melawan kejahatan terorganisir di sekeliling kami”

Senada dengan Aen, Chita Manoppo, tokoh wanita dari Tower Herbras menyampaikan pendapatnya

“Saya sengaja mengajak suami untuk ikut meramaikan kegiatan KWKC dalam car free day kali ini karena kami ingin di dengar. Publik harus tahu bahwa saat ini warga rusun adalah warga minoritas yang hak-haknya terpinggirkan. Sudah saatnya pemerintah turun tangan”.

Selain berbagai tujuan yang dijelaskan oleh kedua tokoh warga tersebut, kegiatan KWKC dalam car free day perdana hari ini adalah untuk menjalin silaturrahmi dan keakraban antar warga sekaligus dengan maksud untuk meluncurkan website resmi KWKC http://kalibatacity.or.id . Website ini dibangun dari, oleh, untuk warga sebagai media pelengkap dari seluruh media KWKC yang ada dengan harapan suara warga rusun khususnya warga Kalibata City makin didengar.

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:
Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637, dan Umi Hanik 0817847653.

Facebooktwittermail
Bisnis.com: Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City

Bisnis.com: Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City

Portal berita Bisnis.com memuat artikel (Edisi: Jumat, 8 April 2016) tentang Kalibata City dengan judul “Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City” yang dapat diakses pada tautan ini. Berikut adalah isi artikelnya:

Tak Ada Himpunan Pemilik, Prostitusi Marak Di Apartemen Kalibata City
Emanuel B. Caesario

Bisnis.com, JAKARTA—Tidak adanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bentukan warga dinilai menjadi penyebab utama maraknya prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) Wewen Zie mengatakan, warga belum mengantongi sertifikat sejak serah terima unit tahun 2010 lalu dan belum diakomodasi untuk pembentukan P3SRS, sementara pengembang dari Agung Podomoro Gruop keukeuh menunjuk pengelola sendiri.

“Apartemen dikelola seperti bisnis saja, mereka hanya peduli warga bayar IPL, setelah itu mau buat apa di sana ya terserah, efeknya prostitusi meraja lela. Tidak ada transparansi. Akan beda kalau warga yang kelola karena kita ingin juga membangun kemasyarakatan di sini,” katanya melalui sambungan telepon, dikutip Jumat (8/4/2016).

Wewen mengatakan, upaya mediasi yang dilakukan selama ini tidak berbuah hasil yang diharapkan. Sementara itu, langkah warga untuk membentuk P3SRS tak jarang malah sengaja dihalang-halangi dengan berbagai modus.

Sementara itu, P3SRS bentukan pengembang dinilai warga banyak menyalahi aturan hukum dan sama sekali tidak mewakili warga.

Selama sertfikat belum diterima, tuturnya, warga selama ini diperlakukan semata-mata seperti penyewa, bukan pemilik, meskipun sudah melunasi pembayaran. Selama tidak ada P3SRS, warga pun tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut.

Padahal, sertifikat juga punya arti penting bagi warga, terutama yang ingin mengagunkannya guna kepentingan lain. Hingga saat ini, tuturnya, belum satupun warga yang menerima sertifikat hak milik atas unit apartemen.

“Ini skandal besar, sertifikat itu diapakan? Kita tidak tahu mengapa, walapun kita dengar ada selentingan kenapa belum diterima, yakni karena sertifikat itu sudah diagunkan lagi di bank. Beberapa teman kita ada yang kerja di bank dan melihat sendiri sertifikat itu diagunkan,” katanya.

Editor : Rustam Agus

Facebooktwittermail
Siaran Pers KWKC – 2 April 2016

Siaran Pers KWKC – 2 April 2016

Tertangkapnya Presdir Agung Podomoro oleh KPK Disambut Gembira dan menjadi Harapan Baru bagi Perjuangan Panjang Warga Kalibata City

Jakarta, 2 April 2016 – Every cloud has a silver lining, demikian mungkin pernyataan yang tepat untuk mengungkapkan kegembiraan warga Kalibata City atas penetapan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dilansir oleh koran nasional http://bit.ly/1RROmC2 kemarin. Penetapan status tersangka tersebut menjadi momentum sekaligus membuka harapan baru bagi warga untuk melanjutkan kembali perjuangan yang sempat lesu akibat dihantam oleh berbagai intimidasi, kekerasan, kriminalisasi hukum, serta mentalnya berbagai upaya pengaduan melalui jalur-jalur formal ke berbagai lembaga pemerintahan maupun non serta ke kepolisian.

“Memang kasus yang kita hadapi berbeda, tapi pelaku dibalik ketidakadilan yang menimpa kita sama. Jadi karena perasaan senasib tersebut kami juga bersuka cita dan mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang selama ini berjuang menolak reklamasi teluk Jakarta”

Wewen Zie salah satu juru bicara KWKC melanjutkan

“Keadilan itu ada asal diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Saya memang sempat terpukul waktu tahun lalu sekitar bulan September 2015 dipanggil polda untuk kasus pelanggaran ITE. Tapi upaya kriminalisasi hukum ini tidak mematikan semangat perjuangan saya untuk menuntut keadilan. Sebagaimana kasus teluk Jakarta yang membuka mata kita, saya berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi para pihak terkait penyelenggaraan rusun oleh Agung Podomoro. Negara harus hadir dan turun tangan karena permasalahan yang dihadapi warga rusun akibat kesewenang-wenangan pengelola/pengembang ini nyata-nyata terjadi di Kalibata City”

Negara diharapkan turun tangan dan menindak tegas berbagai indikasi pelanggaran hukum oleh anak usaha Agung Podomoro yang berakibat buruk pada para pemilik/penghuni satuan rumah susun selaku konsumen. Bambang selaku Pembina PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) Kalibata City versi warga mengungkapkan

“Dari kasus penyuapan oleh AWJ ini, pihak berwenang maupun publik tentunya menjadi lebih paham bagaimana tradisi mereka dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Misalnya praktik-praktik yang bisa kita evaluasi bersama seperti bagaimana mungkin pengembang bisa menjual sebelum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diurus dan belum ada bangunan fisiknya. Lalu bisa membangun tanpa IMB dan persyaratan lainnya. Kemudian bisa menyerahkan satuan rumah susun (sarusun) sebelum ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF)”

Bambang melanjutkan

“Nah, dari sini publik nampaknya sudah bisa menduga-duga bagaimana mungkin semua itu dapat dilakukan jika tidak ada perlindungan dari pejabat terkait? Lalu mengapa pejabat terkait tutup mata atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut?”

Warga Kalibata City berharap, terungkapnya kasus penyuapan oleh elite Agung Podomoro tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri semua dugaan-dugaan penyuapan oleh Agung Podomoro yang tidak terbatas pada proyek reklamasi Teluk Jakarta, tetapi juga atas proyek yang lain termasuk kemungkinan adanya dugaan penyuapan maupun gratifikasi terkait pelanggaran-pelanggaran proyek rusun Kalibata City maupun proyek rusun lainnya kepada aparatur yang tengah menjabat.

Umi Hanik, juru bicara KWKC lainnya menjelaskan

“UU 20/2011 tentang Rumah Susun menyatakan dengan jelas bahwa penyelenggaraan rumah susun pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yakni oleh Gubernur pada tingkat provinsi (ayat 2 huruf b)”

Umi melanjutkan

“Gubernur dalam melakukan peran pembinaannya diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan (pasal 6 ayat 1). Untuk pengawasan, kewenangan ini meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi (pasal 10)”

lalu tambahnya

“Sementara pengendalian ini mencakup tahap pengelolaan rusun yang meliputi pengawasan pembentukan PPPSRS dan pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (pasal 70 ayat 5 huruf a dan b)”

Umi mengakhiri penjelasannya dengan tiga pertanyaan

“Sudahkah Gubernur DKI menjalankan peran ini? Kemana saja Gubernur selama mendapatkan laporan-laporan pengaduan dari warga rusun Kalibata City dan se-DKI tentang dugaan dan berbagai indikasi pelanggaran UU 20/2011 oleh pengembang/pengelola rusun? Mengapa pengaduan-pengaduan warga rusun didiamkan?”

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:
Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637 dan Umi Hanik 0817847653.

Facebooktwittermail